Pengumuman Seleksi CASN Guru Garis Depan (GGD) Kemendikbud


Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan 93 Kabupaten di daerah khusus (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) dan Terpencil) membuka kesempatan bagi Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pasca Program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T), PPG S1 PGSD Berasrama, PPG SMK Kolaboratif, PPG Basic Science, dan PPGT untuk menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Guru dengan ketentuan sebagai berikut. 



I. INFORMASI UMUM

1. Formasi ini dibuka khusus bagi para lulusan Program Profesi Guru (PPG) pasca Program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T), PPG S1 PGSD Berasrama, PPG SMK Kolaboratif, PPG Basic Science, dan PPGT untuk diangkat sebagai CASN daerah dengan jabatan tenaga fungsional guru dan ditempatkan di salah satu dari 93 kabupaten (lihat Lampiran I).

2. Proses seleksi yang dilaksanakan meliputi:
a. seleksi administrasi, dilaksanakan bagi semua pelamar yang telah mendaftar pada sistem pendaftaran CASN online;
b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), dilaksanakan bagi semua pelamar yang memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam tata cara pendaftaran. Seleksi dilaksanakan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), dengan cakupan materi meliputi Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensia Umum, dan Tes Karakteristik Pribadi.

3. Untuk mengikuti setiap tahapan dalam seluruh proses penerimaan CASN GGD Kemendikbud, PELAMAR TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN. Pelamar dimohon tidak terpancing oleh tawaran dari oknum/pihak manapun yang mengaku dapat membantu meloloskan untuk dapat diterima sebagai CASN GGD Kemendikbud.

II. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia.

2. Berusia antara 18 (delapan belas) tahun dan 35 (tiga puluh lima) tahun pada tanggal 18 Agustus 2016. Bagi pelamar yang berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun dan kurang dari 40 (empat puluh) tahun per tanggal tersebut, harus memiliki masa kerja terus-menerus sejak 1 April 1997 pada instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional.

3. Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba.

4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

6. Tidak berkedudukan sebagai CASN atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau tidak sedang menjalani perjanjian/kontrak kerja/ikatan dinas pada instansi lain, baik instansi di dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan oleh pemerintah.

III. PERSYARATAN KHUSUS

1. Lulusan Program Profesi Guru (PPG) pasca Program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T), PPG S1 PGSD Berasrama, PPG SMK Kolaboratif, PPG Basic Science, dan PPGT;

2. Bersedia ditempatkan di satu dari 93 kabupaten daerah khusus (3T dan Terpencil) minimal 5 tahun atau sesuai dengan ketetapan di daerah masing-masing.

IV. RENCANA PENJADWALAN

1. Rencana penjadwalan dapat dilihat pada laman http://casn.kemdikbud.go.id.

2. Pelamar dimohon untuk selalu memonitor perkembangan seleksi CASN GGD melalui laman tersebut.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses rekruitmen CASN GGD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Pelamar wajib melakukan pendaftaran/registrasi secara online terlebih dahulu ke laman pendaftaran CASN Online Kemendikbud dengan alamat https://registrasi.casn.kemdikbud.go.id dengan memasukkan Nomor Sertifikat Pendidik, Program PPG yang diikuti, alamat email, dan password.

3. Setelah 24 jam sejak mendapat email konfirmasi berupa username dan password, pelamar melanjutkan proses pendaftaran dengan tahapan: 

a. Login pada laman https://registrasi.casn.kemdikbud.go.id dengan memasukkan username dan password;
b. Membaca panduan yang berisi tentang tata cara pendaftaran dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pendaftaran;
c. Memilih jenis lamaran yang dituju;
d. Memilih Instansi (Kabupaten) yang dituju dan kualifikasi akademik sesuai ijazah yang dimiliki;
 e. Memilih formasi yang tersedia sesuai dengan Instansi dan kualifikasi akademik yang diinput pada proses sebelumnya;
f. Melengkapi isian formulir data pendaftaran CASN Online. Pelamar wajib memilih zona (wilayah) tempat seleksi sesuai dengan yang diinginkan. Sistem akan menentukan tempat dan waktu pelaksanaan seleksi sesuai zona yang dipilih, dan akan diumumkan setelah masa pendaftaran berakhir;
g. Menyetujui pernyataan integritas bahwa data dan informasi yang disampaikan adalah benar, dan berkomitmen untuk melanjutkan proses lamaran apabila telah dinyatakan lulus pada tahap seleksi akhir;
h. Melakukan upload pasfoto dengan ketentuan:
1) berpakaian rapi dan sopan;
2) posisi badan dan kepala tegak sejajar menghadap kamera;
3) proporsi wajah antara 25% - 50% dari foto;
4) besar file maksimum 500 kb;
5) format .jpg atau .jpeg;
i. Mencetak Kartu Tanda Peserta Seleksi;
j. Mencetak formulir pendaftaran.

VI. PROSES SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

a. Seluruh peserta yang telah melakukan registrasi di aplikasi pendaftaran CASN Online wajib mengirimkan berkas kelengkapan untuk seleksi administrasi ke

Panitia Seleksi CASN GGD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
PO BOX 1525 – JKS 1201

Berkas disusun dengan urutan sebagai berikut:
1) Cetakan (print out) formulir pendaftaran CASN Online yang telah ditandatangani;
2) Surat lamaran yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam, ditujukan kepada Bupati dibuat pada saat tanggal pendaftaran;
3) Fotokopi KTP yang masih berlaku;
4) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
5) Fotokopi ijazah/STTB dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Daftar pejabat yang berwenang melegalisir fotokopi ijazah/STTB sebagaimana pada Lampiran II.
Catatan: Surat keterangan lulus/ijazah sementara tidak dapat digunakan untuk melamar. 

6) Fotokopi sertifikat pendidik (bukan Akta Mengajar) yang telah dilegalisir oleh Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik pada perguruan tinggi tempat pelamar melaksanakan PPG.
7) Pasfoto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar, dengan menuliskan nama dan tanggal lahir di balik pasfoto tersebut;
8) Daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam, serta telah ditempel pasfoto ukuran 3 x 4 cm.
9) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/POLRI;
10) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter (cacat fisik tidak berarti tidak sehat jasmani);
11) Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah;
12) Surat Pernyataan bermaterai Rp6.000,00 yang menyatakan bersedia ditempatkan di daerah khusus (3T dan Terpencil) selama minimal 5 tahun atau sesuai dengan ketentuan daerah masing-masing, serta ditandatangani oleh pelamar (format sebagaimana Lampiran III).
13) Surat Pernyataan ditulis tangan memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam yang berisi tentang:
a) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
b) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD dan pegawai swasta;
c) tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri;
d) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; dan
e) tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Format surat dimaksud tersedia pada Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002, dan dapat diunduh di http://casn.kemdikbud.go.id. 

14) Surat Pernyataan bermaterai Rp6.000,00 yang menyatakan tidak sedang terikat kontrak kerja pada instansi pemerintah/lembaga swasta, serta ditandatangani oleh yang bersangkutan;
15) Bagi yang usianya lebih dari 35 tahun sampai dengan 40 tahun dan mempunyai masa pengabdian pada Instansi pemerintah/lembaga swasta yang berbadan hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, harus melampirkan fotokopi sah surat keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan terakhir.

b. Berkas kelengkapan dimasukkan dalam map dengan warna sebagai berikut.
1) Map warna hijau untuk lulusan PPG SM-3T;
2) Map warna merah untuk lulusan PPG S1 PGSD Berasrama;
3) Map warna kuning untuk lulusan PPG SMK Kolaboratif;
4) Map warna biru untuk lulusan PPG Basic Science;
5) Map warna cokelat untuk lulusan PPGT.

c. Map berisi dokumen sesuai huruf b di atas dimasukkan ke dalam amplop warna cokelat. Pada pojok kiri atas amplop ditulis Kabupaten yang dilamar.

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

a. SKD diselenggarakan bagi pelamar yang telah mendaftar pada laman https://registrasi.casn.kemdikbud.go.id sesuai dengan ketentuan tata cara pendaftaran dan telah mencetak Kartu Tanda Peserta Seleksi.
b. SKD dilaksanakan di masing-masing Tempat Uji Kompetensi (TUK).
c. Pada saat pelaksanaan SKD, setiap pelamar wajib menunjukkan Kartu Tanda Peserta Seleksi dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku yang digunakan saat registrasi pendaftaran, serta mengisi daftar hadir yang telah dilengkapi dengan pas foto pelamar.
d. Mengingat seleksi menggunakan sistem CAT maka waktu dan tempat pelaksanaan seleksi agar dilihat secara cermat pada http://casn.kemdikbud.go.id.
e. Pelamar hanya dapat melaksanakan SKD pada tempat dan waktu yang telah ditentukan.
f. Materi SKD meliputi Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Inteligensia Umum, dan Tes Karateristik Pribadi.

VII. PENGUMUMAN KELULUSAN

1. Pengumuman akan dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dan Bupati, serta dimuat ulang (direlay) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui laman http://casn.kemdikbud.go.id dan www.kemdikbud.go.id/main, setelah memperoleh penetapan dari Panselnas.

2. Jadwal pengumuman kelulusan direncanakan dilaksanakan pada minggu IV bulan September 2016, atau sesuai ketetapan Kementerian PAN dan RB lebih lanjut.

3. Penetapan/keputusan Panitia Pengadaan CASN GGD Kemendikbud Tahun 2016 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

VIII. KETENTUAN LAIN

1. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan.

2. Apabila di kemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CASN/ASN maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CASN/ASN.

3. Apabila pelamar telah dinyatakan lulus tetapi tidak menyampaikan kelengkapan berkas untuk penetapan NIP sampai batas waktu yang ditentukan, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

4. Panitia seleksi tidak melayani komunikasi dengan pelamar dalam bentuk apapun. Pelamar diharapkan selalu memantau perkembangan informasi yang diumumkan pada laman http://casn.kemdikbud.go.id. Pelamar dapat mengirimkan email ke helpdesk.casn@kemdikbud.go.id apabila memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Agustus 2016
Sekretaris Jenderal,
TTD.
Didik Suhardi
NIP 196312031983031004
Read More

PP No 19 Tahun 2016 - Gaji 13 PNS

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016

Tentang

Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan



Pokok-pokok PP 19 Tahun 2016 tentang Gaji 13
  1. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan diberikan gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas.
  2. Gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.
  3. Penghasilan diberikan bagiPNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.
  4. Besaran penghasilan tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus Guru dan Dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi Guru PNS, insentif khusus, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau pengaturan internal kementerian atau lembaga.
  5. Penghasilan sebagaimana dimaksud tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  6. Pemberian gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum ketiga belas dibayarkan pada bulan Juni.
  7. Pemberian tunjangan kinerja ketiga belas dibayarkan pada bulan Juli.
  8. Pemberian pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/ atau tunjangan tambahan penghasilan atau tunjangan ketiga belas dibayarkan pada bulan Juli.
  9. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
Baca Juga : PP No 20 Tahun 2016 tentang THR PNS

Selanjutnya Menteri Keuangan akan mengeluarkan PMK tentang mekanisme pembayaran Gaji 13 dan dan Ditjen Perbendaharaan akan menindaklanjuti dengan menerbitkan petunjuk teknis (juknis)

Download PP 19 Tahun 2016

Google Drive

Download PMK 97 – THR PNS
Read More

PP No 20 Tahun 2016 - Pemberian THR PNS

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016

tentang

Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Negara


Pokok-pokok PP No 20 Tahun 2016
  1. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara diberikan tunjangan hari raya dalam Tahun Anggaran 2016.
  2. Tunjangan hari raya bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara diberikan sebesar gaji pokok pada bulan Juni 2016.
  3. Gaji pokok sebagaimana tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  4. Gaji pokok sebagaimana dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah.
  5. Ketentuan pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat:
  • Menteri; dan
  • Pejabat Pimpinan Tinggi;
  • Wakil Menteri;
  • Staf Khusus di lingkungan kementerian;
  • Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  • Hakim Ad hoc; dan
  • pegawai lainnya yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Selanjutnya Menteri Keuangan akan mengeluarkan PMK tentang mekanisme pembayaran THR dan dan Ditjen Perbendaharaan akan menindaklanjuti dengan menerbitkan petunjuk teknis (juknis)

Download PP 20 Tahun 2016

Google Drive
Read More

Surat Sanggahan Kemenpan tentang Adanya Jadwal Penerimaan CPNS 2016


Merespon beredarnya informasi terkait dengan penjadwalan penerimaan CPNSTahun 2016 baik di media cetak, media online, maupun media sosial, dengan ini kami informasikan bahwa penjadwalan dimaksud tidak benar, mengingat formasi untuk penerimaan CPNS Tahun 2016 belum ditetapkan oleh Menteri PAN-RB. Untuk itu, dengan ini kami tegaskan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan masyarakat sampai dikeluarkannya surat resmi mengenai rekruitmen CPNS dari Menteri PAN-RB.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kementerian PAN-RB meminta kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian, khususnya para Gubernur, Bupati dan Walikota untuk segera menginformasikan kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing mengenai ketidakbenaran penjadwalan penerimaan CPNS dimaksud.

Di samping itu, perlu pula diinformasikan kepada masyarakat bahwa sejak tahun 2014 Pemerintah telah mengembangkan sistem seleksi CPNS dengan CAT (Computer Assisted Test). Melalui pelaksanaan seleksi dengan sistem CAT tersebut dipastikan tidak ada pihak manapun yang dapat membantu kelulusan peserta, apalagi tanpa mengikuti seleksi akan dapat diterbitkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan ucapan terima kasih.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi




Read More

Seleksi CPNS 2016 Wajib Melaksanakan TKB


Mulai tahun depan pada penerimaan CPNS 2016 pelaksanaan seleksi kompetensi bidang menjadi menu wajib yang harus dikerjakan pendaftar. Hal ini berkaitan dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam pasal 62 ayat (2) diamanatkan bahwa seleksi CPNS dilakukan melalui seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Tahun lalu selain seleksi administrasi setiap CPNS wajib lulus tes kompetensi dasar Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan Tes kompetensi bidang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jabatan.

Kompetensi Bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang yang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.

Pelaksanaan TKB CPNS 2014


Sebelumnya perlu direview dulu aturan TKB pada pelaksanaan seleksi CPNS 2014 berdasarkan pedoman yang dikeluarkan Kemenpan dan RB: 
  1. Materi tes kompetensi bidang bagi jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional, jika instansi Pembina jabatan fungsional belum siap, maka materi tes kompetensi bidang disusun oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) penyelenggara seleksi CPNS. 
  2. Sistem seleksi/Tes Kompetensi Bidang CPNS disesuaikan dengan kebutuhan jabatan pada masing-masing instansi dalam bentuk antara lain seperti: tes tertulis; performance test; tes psikologi lanjutan; tes potensi akademik; test TOEFL dan wawancara
  3. Substansi Tes Kompetensi Bidang diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Instansi (seperti : performance test, tes psikologi lanjutan, tes potensi akademik, tes toefl, dan wawancara)
  4. Peserta seleksi yang dapat mengikuti Tes Kompetensi Bidang adalah peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas/passing grade Tes Kompetensi Dasar.
  5. Instansi dapat menggugurkan peserta TKB yang diyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan berdasarkan rekomendasi dari rumah sakit dan peserta yang tidak direkomendasikan sesuai hasil psikotes dari penyelenggara psikotes;
  6. Penyelenggara seleksi wajib menyampaikan hasil TKB dalam bentuk angka (0 s/d 100) kepada PANSELNAS untuk dilakukan pengolahan/diintegrasikan dengan nilai TKD.

Kecurangan


Reviu pelaksanan TKB di atas menunjukkan instansi penyelenggara berkuasa penuh terhadap proses, materi dan penilaian tes kompetensi bidang. Panselnas hanya menerima nilai TKB untuk dilakukan pengolahan/diintegrasikan dengan nilai TKD sebagai dasar kelulusan CPNS.

Permasalahan yang mungkin terjadi pada pelaskanaan seleksi CPNS 2014 dan sangat merugikan peserta CPNS adalah tidak adanya standar yang baku mengenai pengukuran nilai TKB dan materi tes TKB. Penilaian TKB tidak jelas karena diatur masing-masing instansi baik K/L maupun instansi daerah. Disinilah kemungkinan kecurangan atau manipulasi bisa terjadi, penyelenggara TKB /panitia dapat memberikan nilai TKB tinggi dengan tujuan menguntungkan salah satu pihak. Sebaliknya akan memberikan nilai TKB yang rendah terhadap peserta yang tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap penyelenggara.

Seleksi CPNS 2014 nilai hasil integrasi antara nilai TKD dan TKB menjadi penentu kelulusan CPNS dengan bobot nilai masing-masing : TKD 60 persen dan TKB 40 persen. Dengan formula tersebut oknum panitia dapat dengan mudah memanipulasi angka nilai peserta, karena hasil nilai TKD peserta sudah pasti diketahui terlebih dahulu. Matematisnya tinggal mengotak-atik nilai TKB peserta sehingga bisa meloloskan salah satu pihak.

Tidak mengherankan jika ada instansi yang mengadakan TKB nilainya bisa dibuat sedemikian rupa. Bukan hal yang mengagetkan  pula jika ada instansi daerah yang ngotot untuk menyelenggarakan TKB meski secara resmi Kemenpan sudah memutuskan tidak boleh ada TKB lagi hanya hasil TKD yang menjadi faktor kelulusan.

Transparansi


Meskipun kecurangan dalam bentuk manipulasi susah dibuktikan (faktanya belum ada CPNS gagal mendapatkan NIP karena permasalahan TKB) namun keinginan masyarakat luas khususnya para pendaftar CPNS adalah pelaksanaan TKB yang lebih baik terutama dalam hal transparansi penilaian. Transparansi di sini artinya juga bahwa peserta yang tidak lolos bisa mendapatkan informasi alasan kegagalannya. 

Sejatinya Kemenpan RB juga mempunyai niat yang sama soal transparansi mengingat adanya indikasi manipulasi hasil kelulusan oleh daerah. Melalui Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja, untuk tes kompetensi bidang (TKB) penerimaan CPNS 2016 akan memakai sistem CAT seperti pelaksanaan TKD. Dengan sistem CAT ini berarti peserta dapat langsung mengetahui nilainya setelah mengerjakan TKB. Bayangan materi tes nampaknya akan dibuatkan bank soal tentang kompetensi bidang berdasarkan jabatan yang dilamar atau latar belakang pendidikan. 

Informasi terakhir tanggal 22 Agustus 2015 Kemenpan mengundang semua instansi pemerintah rinciannya 34 kementerian, 27 lembaga pemerintahan non kementerian, 8 sekretariat lembaga negara, dan 34 provinsi untuk menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Soal TKB. 

Nantinya akan ada Peraturan Menteri PAN & RB yang akan mengatur petunjuk pelaksanaan Tes Komptensi Bidang. Tunggu saja bagaimana teknis pengaturannya karena TKB bukan hanya tes tertulis saja namun bisa berupa psikotest, performance test atau wawancara. 

Terutama performance test dan wawancara yang kecenderungannya bisa bersifat subjektif tergantung penilai. Sehingga diperlukan aturan yang lebih rigid guna memninimalkan kecurangan dalam pelaksanaan TKB. Begitu pula apakah TKB CPNS 2016 dilaksanakan untuk semua formasi jabatan atau hanya formasi jabatan tertentu saja, yang jelas UU ASN mengamanatkan pelaksanaan TKB dalam pengadaan CPNS.
Read More

Inilah Alasan Ditundanya Penerimaan CPNS 2015


Kemenpan sebagai kementerian yang paling berwenang dalam penentuan kebijakan ASN tanggal 30 Juni 2015 yang lalu telah resmi menerbitkan Surat B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tentang Penundaan Penambahan Pegawai ASN tahun 2015. Dalam surat tersebut Kemenpan memutuskan bahwa penerimaan pegawai baru di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tahun 2015 ini dilakukan penundaan. Terdapat dua alasan utama pemerintah memberlakukan morotarium penerimaan CPNS.

1. Tahap perencanaan belum selesai

UU ASN menegaskan bahwa Pengadaan CPNS harus dilakukan melalui tahap perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Tahapan perencanaan mewajibkan setiap instansi melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk menetapkan peta jabatan dan menghitung kebutuhan pegawai ASN. 

Dengan ketentuan tersebut di atas setiap Instansi Pemerintah wajib melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Analisis jabatan dan analisis beban kerja tersebut dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi yang bersifat elektronik (e-formasi).

Data yang harus diisi dalam e-formasi : 
  • Peta jabatan 
  • Jumlah kebutuhan pegawai, 
  • Jumlah riil PNS yang saat ini tersedia; 
  • Perkiraan PNS yang akan berhenti mencapai batas usia pensiun (BUP) setiap tahunnya; 
  • Jumlah PNS yang mutasi pindah instansi; 
  • Jumlah PNS yang meninggal dunia dan berhenti di tahun sebelumnya; 
  • Jumlah kekurangan/kelebihan pegawai; 
Hasil evaluasi entry data dalam e-formasi masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sampai dengan bulan Mei tahun 2015 menunjukkan bahwa mayoritas instansi belum selesai melakukan anjab maupun analis beban kerja (ABK). Secara persentase hanya 14% instansi yang sudah dinyatakan lengkap. Untuk instansi pemerintah pusat, dari 76 kementerian/lembaga, baru 18 yang menyelesaikan kewajiban tersebut. Sedangkan pemerintah daerah, dari 572 hanya 72 yang sudah menyelesaikan Anjab dan ABK 100 persen. 

Kementerian PANRB akhirnya memberi batas akhir untuk menyelesaikan atau melakukan entry data dalam aplikasi e-formasi paling lambat sampai dengan akhir bulan Nopember tahun 2015. 

Setelah semua data terkait masuk ke dalam aplikasi e-formasi, Kementerian PANRB akan melakukan evaluasi capaian masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan Kemenpan untuk menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN secara nasional. 

2. Keterbatasan Anggaran

Kendala kedua adalah terbatasnya anggaran untuk mendukung proses pengadaan ASN. Dalam pelaksanaan penerimaan pegawai baru Pemerintah harus menyediakan antara lain anggaran untuk penyusunan naskah soal, biaya upload naskah soal ke dalam sistem CAT, dan biaya pelaksanaan seleksi/tes dalam jumlah yang tidak sedikit. 

Persoalan anggaran ini nampaknya berlaku bagi panitia nasional yang dikomandoi Kemenpan, bagi instansi lain terutama Pemda yang sudah berniat merekrut CPNS rata-rata sudah mengalokasikan anggaran seleksi penerimaan CPNS 2015. Namun karena proses seleksi CPNS bermuara pada kebijakan Kemenpan, penundaan tidak dapat dihindari.

Pengecualian

Namun kebijakan moratorium CPNS 2015 tidak berlaku bagi lulusan sekolah kedinasan, seperti yang disampaikan Asdep Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan SDM KemenPAN-RB pertimbangannya karena anggaran sudah tertata di masing-masing instansi penyelenggara sekolah ikatan dinas tersebut.

Terdapat 6 (enam) sekolah kedinasan yang masih mendapatkan formasi CPNS 2015, Sekolah Tinggi Sandi Negara - Lemsaneg, Sekolah Tinggi Intelegen - BIN, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik - BPS, Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) -Kementerian Hukum dan HAM, D2 dan D3 Perpajakan dibawah Kementerian Keuangan, Sekolah Pengamat Gunung Berapi milik BMKG, dan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dibawah naungan Kemendagri.

Bagaimana dengan jabatan tenaga tetentu seperti tenaga kesehatan dan pendidik serta jabatan fungsional tertentu yang sifatnya langka. Apakah akan ada pembukaan formasi untuk CPNS 2015 ?

Dari berbagai informasi yang disampaikan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Kemenpan, nampaknya sulit dilaksanakan dengan kata lain tidak ada pembukaan CPNS untuk formasi tertentu. Dikarenakan selain permasalahan anggaran juga proses penetapan formasi CPNS cukup panjang, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk diadakan proses seleksi CPNS.

Kesimpulan yang didapat berdasarkan uraian di atas maupun perkembangan yang ada:
  1. Tidak ada perekrutan CPNS Tahun 2015 kecuali untuk 6 sekolah dinas di atas. 
  2. Dalam masa penundaan ini Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah fokus pada penyelesaian proses analisis jabatan dan analisis beban kerja sehingga dapat ditetapkan kebutuhan pegawai yang benar. Selanjutnya prosesi semua tahapan CPNS akan dimulai sekitar bulan Mei 2016.
Read More

Gaji Ke-13 PNS 2015



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 2015
Tentang
Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Agggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisisn Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan






Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas adalah sebesar penghasilan pada bulan Juni 2015. Dalam hal penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni 2015 belum dibayarkan sebesar hak yang seharusnya diterima, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas.

Pemberian gaji/ pensiun tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dibayarkan pada bulan Juli 2015. Dalam hal pemberian gaji/ pensiun tunjangan bulan ketiga belas belum dapat dibayarkan pada bulan Juli 2015, pembayaran dilakukan setelah bulan Juli 2015.

Selanjutnya seperti yang berlaku jamak selama ini, Kementerian keuangan melalui Direktorat Perbendaharaan akan menerbitkan petunjuk teknis atau surat edaran (SE) mengenai mekanisme pembayaran.

Download : PP No 38 Tahun 2015

Read More