Daftar Peserta SKB CPNS Kemenkumham Formasi Penjaga Tahanan per Provinsi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengumumkan hasil Seleksi Kompetensi Dasar hari ini tanggal 29 November 2018.

Penetapan peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) didasarkan pada ketentuan yang berlaku yaitu :
  1. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Permenpan dan RB N0 36 tahun 2018 tentang Kriteria Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2018;
  2. Permenpan dan RB Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Pengadaan CPNS Tahun 2018;
  3. Permenpan dan RB No 61 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi CPNS Tahun 2018;
Berdasarkan lampiran yang digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) atau peserta yang dapat mengikuti SKB adalah peserta yang memiliki kode “L” di kolom keterangan pada lampiran sebagaimana huruf A, sedangkan peserta yang tidak memiliki kode “L” di kolom keterangan pada lampiran huruf A tidak dapat mengikuti SKB.

Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran yaitu :
  1. Kode “P1” adalah peserta Kelompok 1 yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD PermenpanRB No 37 Tahun 2018 namun tidak dapat mengikuti SKB;
  2. Kode “P2” adalah peserta kelompok 2 yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD PermenpanRB No 61 Tahun 2018 namun tidak dapat mengikuti SKB;
  3. Kode “P1/L” adalah peserta kelompok 1 yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD PermenpanRB No 37 Tahun 2018 dan dapat mengikuti SKB;
  4. Kode “P2/L” adalah peserta kelompok 2 yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD PermenpanRB No 61 Tahun 2018 dan dapat mengikuti SKB;
  5. Kode “TL” adalah peserta tidak memenuhi Nilai Ambang Batas SKD Permenpan RB No 37 Tahun 2018 dan Nilai Kumulatif SKD PermenpanRB No 61 Tahun 2018;
  6. Kode “TH” adalah peserta tidak hadir;
  7. Kode “TMS” adalah peserta yang dinyatakan gugur.
Berikut tautan lampiran hasil SKD sekaligus nama peserta yang dinyatakan berhak untuk mengikuti SKB formasi Penjaga Tahanan yang terbagi tiap Kanwil Provinsi.


https://drive.google.com/drive/folders/1EluSSwcwv4UgWEMwXOQeBAnrFewElSlL?usp=sharing


Jadwal dan Peserta SKB CPNS PPATK


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
37 Tahun 2018, Nomor 61 Tahun 2018, dan Surat Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan
CPNS Tahun 2018 Nomor K26-301D4055/XI/18.01 tanggal 27 November 2018, dengan ini kami
sampaikan Basil Seleksi Kompetensi Dasar CPNS dan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai berikut :

I. HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR DAN PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG

Nama peserta yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah adalah sebagai berikut :




II. PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG

Kepada seluruh peserta agar hadir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
1. Seleksi Kompetensi Bidang, terdiri dari :
a. Tes Psikologi;
b. Tes Substansi, terkait dengan jabatan yang dilamar di PPATK dan rezim anti pencucian uang;
c. Tes Potensi Akademik; dan
d. Wawancara Akhir.

2. Pelaksanaan Seleksi :
a. Tes Psikologi
Hari/Tanggal: Rabu, 5 Desember 2018
Pukul: 09.00 WIB s.d selesai
Tempat: : Pusdiklat APU PPT PPATK JI. Raya Tapos No. 82 Kel. Cimpaeun, Tapos - Depok L

b. Tes Substansi dan Tes Potensial Akademik
Hariffanggal : Kamis, 6 Desember 2018
Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Pusdiklat APU PPT PP ATK II. Raya Tapos No. 82 Kel. Cimpaeun, Tapos - Depok

c. Wawancara Akhir
Hari/tanggal : Jum'at-Sabtu, 7-8 Desernber 2018
Pukul: 08.00 WTB s.d. selesai
Tempat: Pusdiklat APU PPT PPA TK. JI. Raya Tapos No. 82 Kel. Cirnpaeun, Tapos - Depok

III. HAL- HAL YANG WAJIB DIPERHA TIKAN PESERTA

 a. Peserta wajib rnembawa Kartu Identitas DiriIKTP dan Kartu Peserta Ujian Tes
CPNS PPATK.
b. Peserta hadir di tempat tes 1 (satu) jam sebelum tes dimulai.
c. Peserta waj ib melakukan registrasi sebelum pelaksanaan tes dimulai.
d. Peserta harus menaati Tata Tertib Tes.
e. Peserta harus berpakaian kemeja/blouse putib dan celana/rok bitam serta memakai sepatu tertutup.
f. Peserta disarankan tidak rnernbawa kendaraan pribadi, mengingat terbatasnya area parkir.
g. Peserta wajib membawa perJengkapan tes, berupa ballpoint tinta hitam, pensil 2B, pensil DB, pengbapus serta alat lain yang dianggap perlu.
h. Panitia tidak menanggung biaya transportasi, akomodasi dan perlengkapan tes peserta.
i. Peserta yang terlambat lebih dari 5 (lima) menit setelah pelaksanaan tes dimulai, tidak diperkenankan rnengikuti tes dan dianggap gugur/tidak lulus.
j. Pelarnar yang dinyatakan lulus seleksi CPNS PPATK Tahun 2018 akan diumumkan melalui website resmi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) www.ppatk.go.id.

Jadwal dan Nama Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS LPSK


Berdasarkan hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang kami peroleh dari Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui surat Nomor: K26-30/V201-9/47 tanggal 27 November 2018 dan sesuai hasil Rapat Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2018, dengan berpedoman pada:

a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;

b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018; dan

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;

bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Total pelamar yang mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sebanyak 1.575 orang peserta dari total peserta yang lulus Seleksi Administrasi sebanyak 1.928 orang peserta.

2. Pelamar Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2018, yang nomor peserta ujian, nama, dan nilai hasil Seleksi Kompetensi Dasarnya tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini, dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

3. Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan diumumkan selanjutnya secara terpisah melalui laman resmi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban https://www.lpsk.go.id.

4. Bagi peserta yang tidak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dianggap mengundurkan diri.

Daftar Peserta SKB CPN LPSK



Sumber: https://www.lpsk.go.id/publikasi/informasi_detail/2885

Jadwal dan Peserta SKB CPNS Kementerian BUMN 2018

Kementerian BUMN mengumumkan hasil SKD CPNS 2018 dan merilis daftar peserta yang berhak mengikuti SKB Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

SKD CPNS Kementerian BUMN Tahun 2018 telah dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 29-30 Oktober 2018 dengan memanfaatkan fasilitas Computer Assisted Test (CAT) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan jumlah peserta hadir sebanyak 2.022 orang dari total jumlah peserta sebanyak 2.428 orang.

Sesuai ketentuan dari pemerintah jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD.

Berkaitan dengan belum tercukupinya jumlah peserta SKD yang memenuhi nilai ambang batas maka peserta yang berhak mengikuti SKB dikelompokkan menjadi 2 (dua):

1. Peserta SKB kelompok pertama
Diambil dari peserta yang memenuhi passing grade sesuai Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS Tahun 2018.

2. Peserta SKB Kelompok kedua
Diambil peserta dengan kriteria sebagai berikut (berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi PNS dalam Seleksi CPNS Tahun 2018)

a. Nilai kumulatif SKD jalur umum dan jalur putra/putri lulusan terbaik dengan pujian (cumlaude) paling rendah sebesar 255.
b. Nilai kumulatif SKD jalur putra/putri Papua dan Papua Barat paling rendah sebesar 220.

Peserta yang dinyatakan lulus SKD paling banyak 3 (tiga) kali jumlah formasi pada masing-masing
jabatan berdasarkan ketentuan di atas. tersebut di atas, berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Peserta SKB wajib mengikuti seluruh tahapan SKB, dengan jadwal dan tempat pelaksanaan SKB
sebagai berikut:


Berikut nama-nama peserta SKB Kemeterian BUMN



Sumber: http://bumn.go.id/berita/kategori/1-CPNS

Hasil SKD Kemenlu 2018 dan Nama Peserta yang Berhak Mengikuti SKB

Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Kementerian Luar negeri tahun 2018 telah diumumkan beserta daftar peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Pelaksanaan SKD untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2018 diikuti sebanyak 1.218 orang dari total peserta yang lulus seleksi administrasi sebanyak 1.303 orang peserta atau sebesar 93,48%.

Sesuai ketentuan dari pemerintah jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD.

Berkaitan dengan belum tercukupinya jumlah peserta SKD yang memenuhi nilai ambang batas maka peserta yang berhak mengikuti SKB dikelompokkan menjadi 2 (dua):

1. Peserta SKB kelompok pertama
Diambil dari peserta yang memenuhi passing grade sesuai Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS Tahun 2018.

2. Peserta kelompok kedua
Diambil peserta dengan kriteria sebagai berikut.
a. Nilai kumulatif SKD jalur umum dan jalur putra/putri lulusan terbaik dengan pujian
(cumlaude) paling rendah sebesar 255.
b. Nilai kumulatif SKD jalur putra/putri Papua dan Papua Barat paling rendah sebesar
220.

Sesuai dengan ketentuan di atas peserta yang berhak mengikuti SKB CPNS Kementerian Luar Negeri ditetapkan sebanyak 268 orang peserta.

Berikut nama-nama peserta SKB Kemenlu :





Sumber: https://e-cpns.kemlu.go.id/recruitment/berita/detail/343243262

Jadwal SKB CPNS Kemenlu 2018

Berdasarkan hasil rapat Panitia Inti Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2018 yang membahas mengenai perubahan
jadwal pelaksanaan SKB penerimaan CPNS Kementerian Luar Negeri tahun anggaran
2018 dengan hasil sebagai berikut.


Inilah Rincian Alokasi dan Penempatan CPNS Penjaga Tahanan Kemenkumham 2018

Salah satu syarat pelamar bagi yang mendaftar untuk formasi sipir atau penjaga tahanan CPNS 2018 - kemenkumham harus sesuai dengan domisili yang tercantum dalam KTP. Apabila pelamar yang domisilinya tidak sesuai dengan KTP dan ingin mendaftar pada wilayah domisilinya, wajib membuat surat keterangan dari kelurahan atau kantor desa setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah tersebut.

Perbedaan syarat domisili jika dibandingkan Tahun 2017 adalah dihilangkannya domisili minimal 1 (satu) tahun pada wilayah tersebut.

Alokasi formasi kemenkumaham untuk formasi penjaga tahanan tahun ini sebanyak 878 orang yang akan ditempatkan pada 26 kantor Wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia.

Alokasi Penempatan CPNS Penjaga Tahanan Kemenkumham 2018



Tahun 2017


Salah satu syarat pelamar bagi yang mendaftar untuk formasi sipir atau penjaga tahanan harus sesuai dengan domisili yang tercantum dalam KTP. Apabila pelamar yang domisilinya tidak sesuai dengan KTP dan ingin mendaftar pada wilayah domisilinya, wajib membuat surat keterangan dari kelurahan atau kantor desa setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili minimal 1 (satu) tahun pada wilayah tersebut.

Alokasi CPNS kemenkumham yang dibuka untuk tahun 2017 mencapai 17.526 formasi dengan alokasi terbanyak untuk sipir atau penjaga tahanan dengan persentasi hampir 80 persen atau 14.000 formasi dengan rincian 11.423 pria dan 2.297 wanita.

Formasi sipir sebanyak itu akan ditempatkan di Lapas dan Rutan di kantor wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia sesuai KTP atau domisili. Total terdapat 33 kantor wilayah Kemenkumham yang membawahi lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

Baca Juga :
👉 Rangkaian Tes CPNS Sipir
👉 Pedoman Tes Kesamaptaan CPNS Sipir
👉 Alokasi dan Penempatan Formasi Analis Keimigrasian Pertama
👉 Hasil Akhir kelulusan CPNS 2017

Alokasi paling banyak yakni Kanwil Sumatera Utara dengan jumlah 1.360 disusul Kanwil Jawa Barat 1.296 formasi dan yang ketiga Kanwil Jawa Timur sebanyak 1.066 formasi, selengkapnya alokasi formasi sipir tiap daerah :
  1. Kantor Wilayah Aceh : 583
  2. Kanwil Sumatera Utara : 1360
  3. Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat : 337
  4. Kanwil Kemenkumham Riau : 554
  5. Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau : 362
  6. Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan : 561
  7. Kanwil Kemenkumham Jambi : 342
  8. Kanwil Kemenkumham Lampung : 477
  9. Kanwil Kemenkumham Bengkulu : 240
  10. Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung : 176
  11. Kantor Wilayah DKI Jakarta : 598
  12. Kantor Wilayah Banten : 415
  13. Kantor Wilayah Jawa Barat : 1296
  14. Kantor Wilayah Jawa Tengah : 724
  15. Kantor Wilayah DI Yogyakarta : 160
  16. Kantor Wilayah Jawa Timur : 1066
  17. Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat : 354
  18. Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan : 519
  19. Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah : 323
  20. Kanwil Kemenkumham Kalimantan Timur : 599
  21. Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara : 214
  22. Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah : 238
  23. Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan : 551
  24. Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat : 124
  25. Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara : 215
  26. Kanwil Kemenkumham Gorontalo : 149
  27. Kanwil Kemenkumham Bali : 199
  28. Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat : 222
  29. Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Timur : 366
  30. Kanwil Kemenkumham Maluku : 173
  31. Kanwil Kemenkumham Maluku Utara : 155
  32. Kanwil Kemenkumham Papua : 205
  33. Kanwil Kemenkumham Papua Barat : 143
Total : 14.000 Formasi




Baca : Penjelasan Gaji Sipir

Khusus penempatan Papua dan Papua Barat sebagian besar dialokasikan untuk Putra/Putri Papua.

Rincian Alokasi Formasi Sipir CPNS Kemenkumham 2017











Alokasi Lengkap Formasi CPNS Kemenkumham 2017

 Selain formasi penjaga tahanan/sipir terdapat 20 jabatan lainnya yang dibuka untuk mengisi ribuan lowongan CPNS di Kemenkumham dengan penempatan Kanwil di wilayah Indonesia, dengan rincian:
  1. Penjaga Tahanan : 14.000 formasi
  2. Pembimbing Kemasyarakatan Pertama : 714 formasi
  3. Analis Keimigrasian Pertama : 2.278 formasi
  4. Pemeriksa Keimigrasian Terampil : 30 formasi
  5. Pemeriksa Merek Pertama : 15 formasi
  6. Pemeriksa Paten Pertama : 15 formasi
  7. Analis Kekayaan fntelektual : 15 formasi
  8. Analis Hukum : 136 formasi
  9. Analis Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia : 40 formasi
  10. Penata Keuangan : 25 formasi
  11. Kustodian Kekayaan Negara : 20 formasi
  12. Pengelola Teknologi Infornnasi : 70 formasi
  13. Dokter Umum Pertama : 33 formasi
  14. Perawat Pertama : 100 formasi
  15. Dokter Spesialis Kulit Dan Kelamin : 1 formasi
  16. Dokter Spesialis Penyakit Dalam Pertama : 1 formasi
  17. Dokter Spesialis Anak Pertama : 1 formasi
  18. Dokter Spesialis Ginekoiogi Pertama : 1 formasi
  19. Dokter Spesialis Anastesi Pertama : 1 formasi
  20. Psikolog Kiinis Pertama : 15 formasi
  21. Auditor Pertama : 15 formasi
  22. Untuk mengetahui alokasi dan penempatan jabatan dan formasi di atas silahkan download Alokasi dan Penempatan CPNS Kemenkumham 2017


Bagaimana Peluang Lulusan SMA Ikut CPNS 2018?

Mulai besok tanggal 19 September 2018, formasi penerimaan CPNS Tahun 2018 dapat diakses melalui sscn.bkn.go.id. Selain jumlah formsi persyaratan pendaftaran CPNS juga dapat dilihat melalui web resmi tersebut.

Salah satu lowongan CPNS yang selalu menjadi perhatian adalah formasi bagi dengan kualifikasi lulusan SMA Sederajat. Hal ini dikarenakan setiap pelamar CPNS atau pencari kerja dipastikan punya ijazah SMA, selain itu jika formasi yang dilamar dengan pendidikan tinggi tidak ada atau tidak memenuhi kualifikasi maka pelamar CPNS akan mendaftar untuk formasi SMA.



Untuk melihat bagaimana peluang lulusan SMA menjadi CPNS lihat dulu prioritas penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Peraturan Menteri PAN dan RB No 36 tahun 2016 tentang kriteria penertapan kebutuhan PNS tahun 2018 menyebutkan bahwa prioritas penetapan kebutuhan PNS tahun 2018  untuk:
  1. bidang pendidikan.
  2. bidang kesehatan.
  3. bidang infrastruktur.
  4. Jabatan Fungsional.
  5. Jabatan teknis lain.
Dengan melihat prioritas kebutuhan PNS di atas, dapat perkirakan  bahwa peluang lulusan SMA hanya terakomodir pada item no 5 yakni jabatan teknis lain. Sedang 4 item lainnya sudah barang tentu berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang memenuhi kualifikasi atau syarat jabatan adalah calon yang secara spesifik mempunyai latar belakang pendidikan/bidang yang diminta dalam hal ini hampir semuanya lulusan perguruan tinggi.

Sedangkan jabatan teknis lain diterangkan juga dalam Permenpan RB no 36 bahwa jenis jabatan untuk penetapan kebutuhan (formasi) umum dan penetapan kebutuhan (formasi) khusus bagi Instansi Pusat meliputi Jabatan Fungsional Tertentu dan jabatan teknis lain yang merupakan tugas inti (core business) dari Instansi dan mendukung Nawacita serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Core business adalah sebuah aktivitas utama dari suatu organisasi. Sebagai contoj pengelolaan lapas merupakan aktivitas utama dari Kemenhunkam, sehingga Kemenhunkam diijinkan untuk merekrut formasi CPNS yang mendukung core business tersebut seperti Penjaga Tahanan. Berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja Penjaga Tahanan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan adalah lulusan SMA.

Garis besarnya seperti itulah alur kebutuhan formasi untuk lulusan SMA sampai dengan suatu instansi bisa disetujui Kemenpan untuk merekrut lulusan SMA.

Dapat dipahami jika instansi daerah baik Pemprov maupun Pemkab/Kota pada penerimaan CPNS tahun 2018 ini tidak akan membuka formasi lulusan SMA. Dibuktikan dari dokumen formasi CPNS beberapa Pemda yang sudah beredar hanya merekrut lulusan perguruan tinggi (minimal D3) untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan dan tenaga teknis.

Tidak ada misalnya tenaga administrasi atau Satpol PP di mana sesuai analisis jabatan, kualifikasi pendidikan formasi tersebut bisa diambil dari lulusan SMA. Alasannya: formasi tersebut bukan jabatan prioritas dan bukan formasi yang medukung core business.

 Jadi alokasi bagi lulusan SMA untuk penerimaan CPNS Tahun 2018 didominasi Intansi Pusat (K/L) dan formasi jabatan tidak akan jauh-jauh dari formasi dibawah ini:
  • Penjaga Tahanan (Kemenhunkam)
  • Pengawal Tahanan (Kejaksaaan Agung)
  • Pawang/Pelatih Anjing Pelacak (BNN)
  • Rescuer (Basarnas)
  • Kelasi/mualim/masinis (Kemenhub, Bakamla, KKP)
  • Penjaga Mecusuar/Pengamat Gunung Api (ESDM, Kemenhub)
Ikuti info menarik lainnya di cpnsbersih.com

Daftar Lowongan CPNS Daerah 2018

Sebanyak 525 pemerintah daerah (34 Pemprov, 405 Pemkab  dan 86 Pemkot) dipastikan membuka seleksi penerimaan CPNS Tahun 2018. Jumlah lowongan CPNS yang diperebutkan totalnya mencapai 186.744 formasi. Pendaftaran secara resmi dibuka pada tanggal 19 September 2018 sekaligus akan diketahui formasi masing-masing Pemda dan persyaratannya.

Daftar Instansi Daerah yang membuka pendaftaran CPNS 2018
(link tautan serta formasi akan diupdate pada waktunya)

Update:  Beberapa Pemda sudah tersedia formasinya (silahkan scroll ke bawah)

 ACEH

  1. Provinsi Aceh - 
  2. Kabupaten Aceh Besar
  3. Kabupaten Pidie
  4. Kabupaten Aceh Timur
  5. Kabupaten Aceh Selatan - 240 formasi
  6. Kabupaten Aceh Barat - 219 formasi 
  7. Kabupaten Aceh Tengah
  8. Kabupaten Aceh Tenggara - 63 formasi 
  9. Kabupaten Simeulue
  10. Kabupaten Bireuen - 336 formasi 
  11. Kabupaten Aceh Singkil - 247 formasi 
  12. Kabupaten Gayo Lues - 248 formasi
  13. Kabupaten Aceh Tamiang - 224 formasi
  14. Kabupaten Nagan Raya
  15. Kabupaten Aceh Jaya
  16. Kabupaten Pidie Jaya - 241 formasi 
  17. Kota Sabang
  18. Kota Banda Aceh
  19. Kota Langsa

SUMUT

  1. Provinsi Sumatera Utara
  2. Kabupaten Deli Serdang
  3. Kabupaten Karo
  4. Kabupaten Langkat
  5. Kabupaten Tapanuli Tengah
  6. Kabupaten Simalungun
  7. Kabupaten LabuhanBatu
  8. Kabupaten Dairi
  9. Kabupaten Tapanuli Utara
  10. Kabupaten Tapanuli Selatan
  11. Kabupaten Asahan
  12. Kabupaten Nias
  13. Kabupaten Toba Samosir
  14. Kabupaten Mandailing Natal
  15. Kabupaten Nias Selatan
  16. Kabupaten Humbang Hasundutan
  17. Kabupaten Pakpak Bharat
  18. Kabupaten Samosir
  19. Kabupaten Serdang Bedagai
  20. Kabupaten Padang Lawas
  21. Kabupaten Padang Lawas Utara
  22. Kabupaten BatuBara
  23. Kabupaten LabuhanBatu Selatan
  24. Kabupaten LabuhanBatu Utara
  25. Kabupaten Nias Barat
  26. Kabupaten Nias Utara
  27. Kota Medan
  28. Kota Tebing Tinggi
  29. Kota Binjai
  30. Kota Tanjung Balai
  31. Kota Sibolga
  32. Kota Gunung Sitoli

RIAU

  1. Provinsi Riau - 357 Formasi 
  2. Kabupaten Kampar
  3. Kabupaten Bengkalis
  4. Kabupaten Indragiri Hulu
  5. Kabupaten Indragiri Hilir
  6. Kabupaten Pelalawan
  7. Kabupaten Rokan Hulu
  8. Kabupaten Rokan Hilir
  9. Kabupaten Siak
  10. Kabupaten Kuantan Singingi
  11. Kabupaten Kepulauan Meranti
  12. Kota Pekanbaru
  13. Kota Dumai

KEPRI

  1. Provinsi Kepulauan Riau
  2. Kabupaten Bintan - 250 formasi
  3. Kabupaten Karimun
  4. Kabupaten Natuna
  5. Kabupaten Lingga
  6. Kabupaten Kepulauan Anambas
  7. Kota Batam
  8. Kota TanjungPinang

SUMBAR

  1. Provinsi Sumatera Barat
  2. Kabupaten Agam
  3. Kabupaten Pasaman
  4. Kabupaten Limapuluh Kota
  5. Kabupaten Solok
  6. Kabupaten Padang Pariaman
  7. Kabupaten Pesisir Selatan
  8. Kabupaten Tanah Datar
  9. Kabupaten Sijunjung
  10. Kabupaten Kep. Mentawai
  11. Kabupaten Solok Selatan
  12. Kabupaten Dharmasraya
  13. Kabupaten Pasaman Barat
  14. Kota BukitTinggi
  15. Kota Padang Panjang
  16. Kota Sawahlunto
  17. Kota Solok
  18. Kota Padang
  19. Kota Payakumbuh
  20. Kota Pariaman

JAMBI

  1. Provinsi Jambi
  2. Kabupaten Batang hari
  3. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
  4. Kabupaten Bungo
  5. Kabupaten Merangin
  6. Kabupaten Kerinci
  7. Kabupaten Sarolangun
  8. Kabupaten Tebo
  9. Kabupaten Muaro Jambi
  10. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
  11. Kota Jambi
  12. Kota Sungai penuh

SUMSEL

  1. Provinsi Sumatera Selatan
  2. Kabupaten Musi Banyuasin
  3. Kabupaten Ogan Komering Ulu
  4. Kabupaten Muara Enim
  5. Kabupaten Musi Rawas
  6. Kabupaten Ogan Komering llir
  7. Kabupaten Banyuasin
  8. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur - 232 Formasi
  9. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
  10. Kabupaten Ogan llir
  11. Kabupaten Empat Lawang
  12. Kabupaten Musi Rawas Utara
  13. Kota Palembang
  14. Kota Pagar Alam
  15. Kota Lubuk Linggau
  16. Kota Prabumulih
  17. Kabupaten Penukal Abab Lematang llir

BABEL

  1. Provinsi Bangka Belitung
  2. Kabupaten Bangka
  3. Kabupaten Belitung
  4. Kabupaten Bangka Barat
  5. Kabupaten Bangka Tengah - 270 Formasi
  6. Kabupaten Bangka Selatan
  7. Kabupaten Belitung Timur
  8. Kota Pangkal Pinang

BENGKULU

  1. Provinsi Bengkulu
  2. Kabupaten Bengkulu Utara
  3. Kabupaten Bengkulu Selatan
  4. Kabupaten Rejang Lebong
  5. Kabupaten Kaur
  6. Kabupaten Seluma
  7. Kabupaten Mukomuko
  8. Kabupaten Kepahiang
  9. Kabupaten Lebong
  10. Kabupaten Bengkulu Tengah
  11. Kota Bengkulu

LAMPUNG

  1. Provinsi Lampung
  2. Kabupaten Lampung Selatan
  3. Kabupaten Lampung Tengah
  4. Kabupaten Lampung Utara
  5. Kabupaten Lampung Barat
  6. Kabupaten Tulang Bawang
  7. Kabupaten Tanggamus
  8. Kabupaten Way Kanan
  9. Kabupaten Lampung Timur
  10. Kabupaten Pesawaran
  11. Kabupaten Tulang Bawang Barat
  12. Kabupaten Pringsewu
  13. Kabupaten Mesuji - 284 Formasi
  14. Kabupaten Pesisir Barat
  15. Kota Metro
  16. Kota Bandar Lampung

DKI

  1. Provinsi DKI Jakarta

JABAR

  1. Provinsi Jawa Barat
  2. Kabupaten Bogor
  3. Kabupaten Sukabumi
  4. Kabupaten Bekasi
  5. Kabupaten Karawang
  6. Kabupaten Purwakarta
  7. Kabupaten Subang
  8. Kabupaten Bandung
  9. Kabupaten Sumedang
  10. Kabupaten Garut
  11. Kabupaten Tasikmalaya
  12. Kabupaten Ciamis
  13. Kabupaten Cirebon
  14. Kabupaten Indramayu
  15. Kabupaten Majalengka
  16. Kabupaten Bandung Barat
  17. Kabupaten Pangandaran
  18. Kota Bandung
  19. Kota Bogor
  20. Kota Sukabumi
  21. Kota Cirebon
  22. Kota Bekasi
  23. Kota Depok
  24. Kota Cimahi
  25. Kota Tasikmalaya
  26. Kota Banjar

BANTEN

  1. Provinsi Banten
  2. Kabupaten Serang
  3. Kabupaten Pandeglang
  4. Kabupaten Lebak
  5. Kabupaten Tangerang
  6. Kota Tangerang
  7. Kota Cilegon
  8. Kota Serang
  9. Kota Tangerang Selatan

DIY

  1. Provinsi D I Yogyakarta
  2. Kabupaten Bantul
  3. Kabupaten Sleman
  4. Kabupaten GunungKidul
  5. Kabupaten Kulon Progo
  6. Kota Yogyakarta

JATENG

  1. Provinsi Jawa Tengah
  2. Kabupaten Semarang
  3. Kabupaten Kendal
  4. Kabupaten Demak
  5. Kabupaten Grobogan
  6. Kabupaten Pekalongan
  7. Kabupaten Batang
  8. Kabupaten Tegal
  9. Kabupaten Brebes
  10. Kabupaten Pati
  11. Kabupaten Kudus
  12. Kabupaten Pemalang
  13. Kabupaten Jepara
  14. Kabupaten Rembang
  15. Kabupaten Blora
  16. Kabupaten Banyumas
  17. Kabupaten Cilacap
  18. Kabupaten Purbalingga
  19. Kabupaten Banjarnegara
  20. Kabupaten Magelang
  21. Kabupaten Temanggung
  22. Kabupaten Wonosobo
  23. Kabupaten Purworejo
  24. Kabupaten Kebumen
  25. Kabupaten Klaten
  26. Kabupaten Boyolali
  27. Kabupaten Sragen
  28. Kabupaten Sukoharjo
  29. Kabupaten Karanganyar
  30. Kabupaten Wonogiri
  31. Kota Semarang
  32. Kota Salatiga
  33. Kota Pekalongan
  34. Kota Tegal
  35. Kota Magelang
  36. Kota Surakarta

JATIM

  1. Provinsi Jawa Timur
  2. Kabupaten Gresik
  3. Kabupaten Mojokerto
  4. Kabupaten Sidoarjo
  5. Kabupaten Jombang - 428 formasi
  6. Kabupaten Sampang
  7. Kabupaten Pamekasan
  8. Kabupaten Sumenep
  9. Kabupaten Bangkalan
  10. Kabupaten Bondowoso
  11. Kabupaten Situbondo
  12. Kabupaten Banyuwangi
  13. Kabupaten Jember
  14. Kabupaten Malang
  15. Kabupaten Pasuruan
  16. Kabupaten Probolinggo
  17. Kabupaten Lumajang
  18. Kabupaten Kediri - 490 formasi
  19. Kabupaten Tulungagung
  20. Kabupaten Nganjuk
  21. Kabupaten Trenggalek
  22. Kabupaten Blitar
  23. Kabupaten Madiun
  24. Kabupaten Ngawi
  25. Kabupaten Magetan
  26. Kabupaten Ponorogo
  27. Kabupaten Pacitan
  28. Kabupaten Bojonegoro
  29. Kabupaten Tuban
  30. Kabupaten Lamongan
  31. Kota Surabaya
  32. Kota Mojokerto
  33. Kota Malang
  34. Kota Pasuruan
  35. Kota Probolinggo
  36. Kota Blitar
  37. Kota Madiun
  38. Kota Batu

KALBAR

  1. Provinsi Kalimantan Barat
  2. Kabupaten Sambas
  3. Kabupaten Sanggau
  4. Kabupaten Sintang
  5. Kabupaten Mempawah
  6. Kabupaten Kapuas Hulu
  7. Kabupaten Ketapang
  8. Kabupaten Bengkayang
  9. KabupatenLandak
  10. Kabupaten Melawi
  11. Kabupaten Sekadau
  12. Kabupaten Kubu Raya
  13. Kabupaten Kayong Utara
  14. Kota Pontianak
  15. Kota Singkawang

KALTENG

  1. Provinsi Kalimantan Tengah
  2. Kabupaten Kapuas
  3. Kabupaten Barito Utara
  4. Kabupaten Barito Selatan - 102 Formasi
  5. Kabupaten Kotawaringin Timur
  6. Kabupaten Kotawaringin Barat
  7. Kabupaten Pulang Pisau
  8. Kabupaten Gunung Mas
  9. Kabupaten Lamandau
  10. Kabupaten Sukamara
  11. Kabupaten Murung Raya
  12. Kabupaten Katingan
  13. Kabupaten Seruyan
  14. Kabupaten Barito Timur
  15. Kota Palangkaraya

KALSEL

  1. Provinsi Kalimantan Selatan
  2. Kabupaten Banjar
  3. Kabupaten Tanah Laut
  4. Kabupaten Tapin
  5. Kabupaten Hulu Sungai Selatan - 184 Formasi
  6. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
  7. Kabupaten Barito Kuala
  8. Kabupaten Tabalong
  9. Kabupaten KotaBaru
  10. Kabupaten Hulu Sungai Utara
  11. Kabupaten Tanah Bumbu
  12. Kabupaten Balangan
  13. Kota Banjarmasin
  14. Kota Banjar Baru

KALTIM

  1. Provinsi Kalimantan Timur
  2. Kabupaten Paser
  3. Kabupaten Berau
  4. Kabupaten Kutai Barat
  5. Kabupaten Kutai Timur
  6. Kabupaten Penajam Paser Utara
  7. Kabupaten Mahakam Ulu
  8. Kota Samarinda
  9. Kota Balikpapan
  10. Kota Bontang

KALTARA

  1. Provinsi Kalimantan Utara
  2. Kabupaten Bulungan
  3. Kabupaten Malinau
  4. Kabupaten Nunukan
  5. Kabupaten Tana Tidung

SULUT

  1. Provinsi Sulawesi Utara
  2. Kabupaten Minahasa
  3. Kabupaten Bolaang Mongondow
  4. Kabupaten Kepulauan Sangihe
  5. Kabupaten Minahasa Selatan
  6. Kabupaten Kepulauan Talaud
  7. Kabupaten Minahasa Utara
  8. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
  9. Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro
  10. Kabupaten Minahasa Tenggara
  11. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
  12. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
  13. Kota Manado
  14. Kota Bitung
  15. Kota Tomohon
  16. Kota Kotamobagu

GORONTALO

  1. Provinsi Gorontalo
  2. Kabupaten Gorontalo
  3. Kabupaten Boalemo
  4. Kabupaten Pohuwato - 195 Formasi
  5. Kabupaten Bone Bolango - 273 Formasi
  6. Kabupaten Gorontalo Utara
  7. SULTENG
  8. Provinsi Sulawesi Tengah
  9. Kabupaten Poso
  10. Kabupaten Donggala
  11. Kabupaten ToliToli
  12. Kabupaten Banggai
  13. Kabupaten Buol
  14. Kabupaten Morowali
  15. Kabupaten Banggai Kepulauan
  16. Kabupaten Parigi Moutong
  17. Kabupaten Tojo Una Una
  18. Kabupaten Sigi
  19. Kabupaten Banggai Laut
  20. Kabupaten Morowali Utara
  21. Kota Palu

SULSEL

  1. Provinsi Sulawesi Selatan
  2. Kabupaten Pinrang
  3. Kabupaten Gowa
  4. Kabupaten Wajo
  5. Kabupaten Bone - 272 formasi - sumber
  6. Kabupaten Tana Toraja
  7. Kabupaten Maros
  8. Kabupaten Luwu
  9. Kabupaten Sinjai
  10. Kabupaten Bulukumba
  11. Kabupaten Bantaeng
  12. Kabupaten Jeneponto - sumber
  13. Kabupaten Kepulauan Selayar
  14. Kabupaten Takalar
  15. Kabupaten Barru
  16. Kabupaten Sidenreng Rappang
  17. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
  18. Kabupaten Soppeng
  19. Kabupaten Enrekang
  20. Kabupaten Luwu Utara
  21. Kabupaten Luwu Timur
  22. Kabupaten Toraja Utara
  23. Kota Makassar
  24. Kota Parepare
  25. Kota Palopo

SULTENG

  1. Provinsi Sulawesi Tenggara
  2. Kabupaten Konawe
  3. Kabupaten Buton
  4. Kabupaten Muna
  5. Kabupaten Kolaka
  6. Kabupaten Konawe Selatan
  7. Kabupaten Kolaka Utara
  8. Kabupaten Bombana
  9. Kabupaten Wakatobi
  10. Kabupaten Buton Utara
  11. Kabupaten Konawe Utara
  12. Kabupaten Kolaka Timur
  13. Kabupaten Konawe Kepulauan
  14. Kabupaten Buton Selatan
  15. Kabupaten Buton Tengah
  16. Kabupaten Muna Barat
  17. Kota Kendari
  18. Kota BauBau

SULBAR

  1. Provinsi Sulawesi Barat - 280 formasi
  2. Kabupaten Mamuju Utara
  3. Kabupaten Mamuju
  4. Kabupaten Mamasa
  5. Kabupaten Polewali Mandar
  6. Kabupaten Majene
  7. Kabupaten Mamuju Tengah

BALI

  1. Provinsi Bali
  2. Kabupaten Buleleng
  3. Kabupaten Jembrana
  4. Kabupaten Klungkung
  5. Kabupaten Gianyar
  6. Kabupaten Karangasem
  7. Kabupaten Bangli
  8. Kabupaten Badung
  9. Kabupaten Tabanan
  10. Kota Denpasar

NTB

  1. Provinsi Nusa Tenggara Barat
  2. Kabupaten Lombok Barat
  3. Kabupaten Lombok Tengah
  4. Kabupaten Lombok Timur
  5. Kabupaten Bima
  6. Kabupaten Sumbawa
  7. Kabupaten Dompu
  8. Kabupaten Sumbawa Barat
  9. Kabupaten Lombok Utara
  10. Kota Mataram
  11. Kota Bima

NTT

  1. Provinsi Nusa Tenggara Timur
  2. Kabupaten Kupang
  3. Kabupaten Timor Tengah Utara
  4. Kabupaten Timor Tengah Selatan
  5. Kabupaten Alor
  6. Kabupaten Sikka - 143 Formasi
  7. Kabupaten Flores Timur
  8. Kabupaten Ende
  9. Kabupaten Manggarai
  10. Kabupaten Sumba Timur
  11. Kabupaten Sumba Barat
  12. Kabupaten Lembata
  13. Kabupaten Rote Ndao
  14. Kabupaten Manggarai Barat
  15. Kabupaten Manggarai Timur
  16. Kabupaten Sumba Barat Daya
  17. Kabupaten Nagekeo
  18. Kabupaten Sumba Tengah
  19. Kabupaten Sabu Raijua
  20. Kabupaten Malaka
  21. Kota Kupang

MALUKU

  1. Provinsi Maluku
  2. Kabupaten Maluku Tengah
  3. Kabupaten Maluku Tenggara
  4. Kabupaten Buru
  5. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
  6. Kabupaten Kepulauan Aru
  7. Kabupaten Seram Bagian Barat
  8. Kabupaten Seram Bagian Timur
  9. Kabupaten Buru Selatan
  10. Kabupaten Maluku Barat Daya
  11. Kota Ambon
  12. Kota Tual

MALUKU UTARA

  1. Provinsi Maluku Utara
  2. Kabupaten Halmahera Barat
  3. Kabupaten Halmahera Tengah
  4. Kabupaten Kepulauan Sula
  5. Kabupaten Halmahera Selatan
  6. Kabupaten Halmahera Utara
  7. Kabupaten Halmahera Timur
  8. Kabupaten Pulau Morotai
  9. Kabupaten Pulau Taliabu
  10. Kota Ternate
  11. Kota Tidore Kepulauan

PAPUA

  1. Provinsi Papua
  2. Kabupaten Jayapura
  3. Kabupaten Biak Numfor
  4. Kabupaten Kepulauan Yapen
  5. Kabupaten Merauke
  6. Kabupaten Jayawijaya
  7. Kabupaten Nabire
  8. Kabupaten Puncak Jaya
  9. Kabupaten Paniai
  10. Kabupaten Mimika
  11. Kabupaten Boven Digoel
  12. Kabupaten Mappi
  13. Kabupaten Asmat
  14. Kabupaten Yahukimo
  15. Kabupaten Pegunungan Bintang
  16. Kabupaten Tolikara
  17. Kabupaten Sarmi
  18. Kabupaten Keerom
  19. Kabupaten Waropen
  20. Kabupaten Supiori
  21. Kabupaten Mamberamo Raya
  22. Kabupaten Mamberamo Tengah
  23. Kabupaten Lanny Jaya
  24. Kabupaten Yalimo
  25. Kabupaten Nduga
  26. Kabupaten Dogiyai
  27. Kabupaten Puncak
  28. Kabupaten Deiyai
  29. Kabupaten Intan Jaya
  30. Kota Jayapura

PAPUA BARAT

  1. Provinsi Papua Barat
  2. Kabupaten Sorong Selatan
  3. Kabupaten Raja Ampat
  4. Kabupaten Manokwari
  5. Kabupaten Teluk Bintuni
  6. Kabupaten Teluk Wondama
  7. Kabupaten Fak-Fak
  8. Kabupaten Kaimana
  9. Kabupaten Tambrauw
  10. Kabupaten Maybrat
  11. Kabupaten Pegunungan Arfak
  12. Kabupaten Manokwari Selatan
  13. Kota Sorong


Tanya Jawab Pendaftaran CPNS 2018 di SSCN BKN

Perjuangan pelamar CPNS sejatinya sudah dimulai ketika proses pendaftaran sudah dimulai. Pendaftaran CPNS yang berbasis online di SSCN BKN membutuhkan kesiapan dan ketelitian terutama dalam membaca persyaratan dan ketentuan penerimaan CPNS. 

Setiap instansi yang membuka pendaftaran CPNS pasti akan mencantumkan informasi umum, kriteria pelamar, persyaratan mapun tata cara pendaftaran yang mutlak harus dipenuhi ketika pelamar memilih instansi tersebut.

Tidak ada toleransi jika ada ketidaksesuaian antara formulir registras (online) yang diisikan dengan dokumen yang diupload. Panitia dengan mudah akan memberikan keputusan untuk tidak meloloskan berkas sehingga pelamar dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi. 

Data tahun 2017 menunjukkan fakta yang cukup mencengangkan dari 2.442.769 Peserta mendaftar seleksi CPNS sebanyak 1.090.246 peserta atau hampir separuhnya (sekitar 45%) tidak lolos seleksi administrasi. Rinciannya periode I sebanyak 541.664 pendaftar dinyatakan lulus seleksi administrasi dari 1.146.844 pendaftar, Periode II dari 1.295.925 pelamar yang registrasi hanya 548.582 peserta gagal pada tahap awal administrasi.


Data di atas bukan untuk menakut-nakuti namun justru akan membuat pendaftar CPNS untuk lebih hati-hati dalam melakukan proses pendaftaran. Sekali lagi telitilah semua persyaratan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh panitia baik dari instansi yang dilamar maupun dari SSCN BKN. 

Dalam kesempatan ini admin akan mengutip laman tanya jawab dari website resmi bkn.go.id yang sangat penting untuk diketahui dan dapat dijadikan panduan bagi pelamar CPNS tahun 2018. FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ) atau berbagai pertanyaan umum yang sering ditanyakan terkait:
  1. Pendaftaran
  2. Persyaratan
  3. Perbaikan Data
  4. Permasalahan mengenai Cetak
  5. Dokumen
  6. Koneksi 
  7. Login
  8. Aduan

A. PENDAFTARAN 

Apakah SSCN itu?
SSCN atau Sistem Seleksi CPNS Nasional adalah situs resmi pendaftaran CPNS secara nasional sebagai pintu pendaftaran pertama seleksi CPNS ke seluruh Instansi baik Pusat maupun Daerah dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara RI sebagai Panitia Seleksi CPNS Nasional. SSCN dapat diakses dengan alamat https://sscn.bkn.go.id.

Bagaimana cara mendaftar seleksi CPNS?
Untuk mendaftar seleksi CPNS, silahkan masuk ke portal https://sscn.bkn.go.id.

Siapa saja yang bisa mendaftar pada Seleksi CPNS?
Warga Negra Indonesia yang berkeinginan dan memenuhi syarat sesuai aturan tiap-tiap instansi (Formasi, Jabatan, dll) selama batas usia yang dipersyaratkan terpenuhi.

Bagaimana jika data Kependudukan dan Catatan Sipil (KTP) saya tidak sesuai dengan ijazah?
Hubungi Kantor DUKCAPIL setempat sesuai alamat KTP, atau DUKCAPIL PUSAT untuk melakukan perbaikan data sesuai dengan dokumen resmi (ijazah) yang Anda miliki.
Kontak DITJEN DUKCAPIL dapat dilihat pada tautan berikut http://dukcapil.kemendagri.go.id/contact.
Layanan Helpdesk Ditjen Dukcapil (Call Center : 02130493838)

Bagaimana jika data NIK dan Nomor Kartu Keluarga (KK) / NIK Kepala Keluarga tidak sesuai?
Apabila terdapat ketidak sesuaian data antara NIK dan Nomor Kartu Keluarga (KK) / NIK Kepala Keluarga, silahkan mengajukan permohonan perbaikan data ke Kantor DUKCAPIL setempat sesuai alamat KTP, atau DUKCAPIL PUSAT untuk melakukan perbaikan data sesuai dengan dokumen resmi (ijazah) yang Anda miliki.

Bagaimana pengisian data nama yang benar?
Nama yang diisikan adalah Nama TANPA GELAR

Bagaimana bila salah memasukkan "Nama" identitas saya?
Nama anda tidak dapat diubah, namun dapat perbaiki ketika anda telah lulus seleksi CPNS pada proses Pendaftaran Ulang. Maka tidak menjadi masalah bila saat tes seleksi CPNS nama anda kurang/lebihan huruf, salah nama, dan lain-lain.

Apakah saya dapat melamar lebih dari 1 (satu) jabatan?
Untuk formasi CPNS tahun 2018, setiap pelamar CPNS HANYA dapat mendaftar 1 (satu) formasi jabatan pada 1 (satu) instansi dalam 1 (satu) kali periode pendaftaran.

Apakah yang dimaksud periode pendaftaran?
Periode pendaftaran adalah satu kurun waktu tertentu dimana ada beberapa instansi yang membuka pendaftaran pada saat yang bersamaan.

Bagaimana jika kode Captcha tidak terbaca atau tidak tampil?
Lakukan clear history(bersikan riwayat dan cookies) kemudian refresh browser Anda dengan tekan (ctrl + f5).

Bagaimana jika data tempat lahir saya tidak ada di referensi?
Data tempat lahir yang digunakan sampai pada Daerah Tingkat II (Kab/Kota) pada saat anda lahir dan bukan data wilayah pemekaran saat ini. Pastikan data tempat lahir yang anda ketikkan benar. Jika masih membutuhkan penambahan referensi maka anda dapat melakukan permintaan penambahan data tempat lahir dengan mengklik link tombol HelpDesk HelpDesk SSCN 2018.

Data tempat lahir yang digunakan sampai pada Daerah Tingkat II (Kab/Kota) pada saat anda lahir dan bukan data wilayah pemekaran saat ini. Pastikan data tempat lahir yang anda ketikkan benar. Jika masih membutuhkan penambahan referensi maka anda dapat melakukan permintaan penambahan data tempat lahir dengan mengklik link tombol HelpDesk HelpDesk SSCN 2018.

Sudah melakukan pendaftaran akun SSCN 2018, apakah bisa langsung login untuk melanjutkan pengisian biodata pendaftaran?
Setelah anda melakukan pendaftaran akun SSCN 2018, maka anda dapat langsung melakukan pengisian biodata pendaftaran dengan login menggunakan NIK dan password yang sudah dibuat.

Dapatkah saya mengganti/membatalkan instansi yang telah saya pilih?
Anda tidak dapat mengganti instansi yang telah anda pilih apabila anda sudah menekan tombol kirim.

B. PERSYARATAN

Berapa Batas Usia Pelamar CPNS Tahun 2018?
Batas usia pelamar CPNS Tahun 2018 sesuai dengan pengumuman persyaratan pada masing-masing instansi.

Bolehkah menggunakan surat keterangan lulus untuk pendaftaran?
Surat Keterangan Lulus tidak dapat digunakan untuk persyaratan melamar CPNS Tahun 2018.

Bolehkah memilih formasi yang lebih rendah dari ijazah yang saya miliki? 
Misal: Saya memiliki ijazah S1 untuk melamar formasi D3
Gunakan Ijazah untuk melamar sesuai dengan formasi dan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.

Apakah Akreditasi Jurusan yang digunakan saat mendaftar adalah status akreditasi pada saat pelamar lulus atau akreditasi saat ini?
Akreditasi yang diakui adalah status akreditasi yang tertera saat peserta lulus studi.

Apakah ada persyaratan khusus lainnya?
Masing-masing instansi mempunyai persyaratan khusus. Untuk itu, harap calon peserta seleksi membaca secara cermat dan teliti sebelum memutuskan mendaftar / memilih salah satu formasi.

C. PERBAIKAN DATA

Apakah boleh memperbaiki data yang sudah dikirim?
Anda TIDAK DAPAT memperbaiki data yang sudah di kirim, sehingga Anda harus BERHATI-HATI dalam mengisi data. Apabila ternyata masih ada data yang perlu diperbaiki setelah dikirim maka data tersebut hanya dapat diperbaiki pada saat setelah lulus ujian dan akan diproses pada pemberkasan penetapan NIP.

Bagaimana cara mengubah pilihan instansi pendaftaran?
Jika Anda belum menekan tombol "simpan" pada pendaftaran maka Anda masih dapat merubah pilihan instansi yang dilamar, namun jika Anda telah selesai melakukan pendaftaran maka Anda TIDAK DAPAT MELAKUKAN PERUBAHAN pilihan instansi yg dilamar.

D. PENCETAKAN KARTU

Bagaimana jika hasil cetak Kartu Pendaftaran SSCN 2018 tidak sesuai dengan isian?
Lakukan clear history/bersihkan riwayat pelacakan, cache, cookies kemudian refresh browser Anda dengan tekan (ctrl + f5).

Bagaimana jika kartu pendaftaran atau kartu ujian saya hilang?
Anda dapat mencetak ulang Kartu Informasi Akun, Kartu Pendaftaran SSCN, Kartu Peserta Ujian melalui login ke portal SSCN.

Bagaimana cara mencetak ulang Kartu Informasi Akun SSCN 2018?
Silahkan lakukan Log In ke portal SSCN dengan menggunakan NIK dan password yang telah Anda daftarkan pilih menu Riwayat.

Bagaimana cara mencetak ulang Kartu Pendaftaran SSCN 2018?
Silahkan lakukan Log In ke portal SSCN dengan menggunakan NIK dan password yang telah Anda daftarkan pilih menu Riwayat.

Bagaimana cara mencetak ulang Kartu Peserta Ujian CPNS 2018?
Silahkan lakukan Log In ke portal SSCN dengan menggunakan NIK dan password yang telah Anda daftarkan pilih menu Riwayat.

E. DOKUMEN

Tidak bisa upload (unggah) dokumen?
Pastikan ukuran file yang akan di upload tidak melebihi 300 Kb per file, format file dalam bentuk PDF, apabila melebihi ukuran tersebut maka dengan otomatis file atau berkas yang akan anda upload atau kirim akan gagal atau ditolak.

Bagaimana cara upload (unggah) dokumen persyaratan?
Pastikan ukuran file yang akan di upload tidak melebihi 300 Kb, format file dalam bentuk PDF, selanjutnya buka link BUKU PETUNJUK PENDAFTARAN SSCN 2018 v.1.

Berapa ukuran file yang diupload?
- Pas Foto berwarna maksimal 200 Kb.
- Dokumen lain maksimal 300 Kb per dokumen.

Bagaimana agar proses upload dokumen dapat lebih cepat?
Bersihkan riwayat pelacakan, cache, cookies, gunakan koneksi internet yang cukup stabil, gunakan koneksi internet yang menyediakan space bandwith cukup sehingga dalam pengiriman file atau berkas tidak mengalami kendala.

Dokumen apa saja yang harus di upload?
Persyaratan dokumen apa saja yang harus di upload dapat di lihat pada pengumuman pendaftaran instansi.

Saya sudah melamar secara online, apakah perlu mengirimkan berkas fisik untuk seleksi administrasi?
Anda dapat memperhatikan pengumuman dan menyiapkan berkas-berkas tersebut ketika dibutuhkan pada tahapan tes tertentu

Apakah saya bisa mengupload ulang dokumen yang sudah saya upload?
Dokumen yang sudah di upload TIDAK DAPAT di upload ulang. Anda HARUS berhati-hati dalam mengunggah dokumen dan pastikan sesuai dengan persyaratan, cek ulang kembali sebelum melakukan proses upload.

F. KONEKSI

Bagaimana jika website yang diakses lambat atau tidak dapat diakses?
Pastikan koneksi internet Anda dalam kondisi stabil. Pastikan layanan internet yang digunakan mempunyai cukup bandwidth. Pastikan Browser yang digunakan adalah yang terbaru.

Bagaimana Jika saat pengisian pendaftaran koneksi terputus?
Pastikan Koneksi internet yang digunakan dalam kondisi stabil. Refresh ulang browser yang digunakan. Ulangi proses pendaftaran.

G. LOGIN

Bagaimana jika saya Lupa Password?
Silahkan Menuju Helpdesk SSCN Menu Login -> Lupa Password.

Bagaimana jika saya Lupa Jawaban Pengaman-1?
Silahkan Menuju Helpdesk SSCN Menu Login -> Lupa Jawaban Pengaman-1.

Bagaimana jika saya Lupa Jawaban Pengaman-2?
Silahkan Menuju Helpdesk SSCN Menu Login -> Lupa Jawaban Pengaman-2.

Tidak ada tombol "REGISTRASI" (DAFTAR) pada formulir pendaftaran, apa yang harus saya lakukan?
Pendaftaran hanya dapat dilakukan sesuai jadwal pendaftaran. Tidak ada tombol daftar berarti jadwal pendaftaan belum dibuka atau sudah ditutup.

Pada saat login SSCN, muncul konfirmasi "User Tidak Ditemukan", bagaimana solusinya?
Cek kembali Kartu Informasi Akun SSCN Anda, pastikan username yang Anda ketikkan sesuai dengan username pada Kartu tersebut. jika masih mengalami kendala, Anda dapat menghubungi HelpDesk SSCN 2018. Kami akan melakukan pengecekan pada database SSCN 2018, beberapa dokumen (FC KTP, KK) akan dibutuhkan sebagai bukti pencarian data.

Khusus Formasi Umum pada daerah dengan kategori Terdepan/ Terluar/ dan Terpencil :
Bagaimana Kebijakan penambahan nilai untuk formasi pada daerah dengan kategori Terdepan/ Terluar/ dan Terpencil?
Pendaftaran Formasi Umum pada daerah kategori terdepan, terluar, dan terpencil, sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggi TAhun 2015 s/d 2019, diberikan tambahan nilai SKB (Seleksi Kompetensi Bidang) sebesar 10 (Sepuluh )dengan skala minimum 0 (nol) s/d 100 (seratus).

Khusus Guru dengan Sertifikasi :
Bagaimana kebijakan penambahan nilai untuk Guru yang memiliki Sertifikasi?
Pendaftaran Formasi Umum pada Jabatan Guru pada Instansi Daerah yang sudah memiliki Sertifikasi Pendidik yang dikeluarkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, diberikan tambahan nilai SKB (Seleksi Kompetensi Bidang) sebesar 10 (Sepuluh ) dengan skala minimum 0 (nol) s/d 100 (seratus).

Catatan penulis: Berdasarkan Permenpan No 36 tahun 2018 Pendaftar formasi umum jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak diperlukan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang. Sertifikasi pendidik sebagai pengganti Seleksi Kompetensi Bidang yang nilainya sebesar nilai maksimal Seleksi Kompetensi Bidang;


H. ADUAN

Bagaimana mengetahui Instansi yang saya lamar menggunakan Portal SSCN atau Portal Instansi Mandiri?
Silahkan hubungi Call Center setiap Instansi yang akan dilamar atau silahkan lihat pengumuman lamaran setiap Instansi pada website masing-masing Instansi.

Bagaimana jika saya ingin menghubungi Call Center Instansi yang saya lamar?
Silahkan menuju menu/tombol Call Center pada https://sscn.bkn.go.id.

Apakah ada biaya pendaftaran CPNS?
Pendaftaran CPNS ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA. Segera LAPORKAN apabila ada oknum yang meminta sejumlah uang.

Ada oknum yang meminta sejumlah uang untuk dapat meloloskan seleksi CPNS
Hati-hati PENIPUAN!!! Segera LAPORKAN kepada PANSELNAS BKN atau pihak berwajib apabila Anda menemukan orang yang mengaku dapat meloloskan seleksi CPNS.


Seputar Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2018

Pelamar CPNS yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sebagai salah satu tahap seleksi CPNS. Kompetensi Dasar adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia. Tes Seleksi Kompetensi Dasar (TKD) dengan CAT terdiri atas: 
  1. TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) 35 soal, 
  2. TIU (Tes Intelegensia Umum) 30 soal, dan 
  3. TKP (Tes Karakteristik Pribadi) 35 soal
Materi atau isi-kisi SKD dijelaskan secara lengkap pada Permenpan dan RB No. 36 Tahun 2018 tentang Kriteria kebutuhan PNS dan pelaksanaan CPNS Tahun 2018, namun secara singkat materi masing-masing tes dapat dijelaskan sebagai berikut:

TWK (Tes Wawasan Kebangsaan): menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan implementasi nilai 4 Pilar Kebangsaan Indonesia: Pancasila, UUD1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI (sistem tata negara, sejarah perjuangan, peranan dalam regional maupun global, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar).

TIU (Tes Intelegensia Umum): menilai kemampuan verbal yaitu kemampuan [menyampaikan informasi secara lisan dan tulis, numerik: operasi perhitungan angka dan melihat hubungan angka, berpikir logis: penalaran secara runtut dan sistematis, dan berpikir analitis: mengurai suatu permasalahan scr sistematik].

TKP (Tes Karakteristik Pribadi): menilai integritas diri, semangat prestasi, kreativitas dan inovasi, orientasi pelayanan, kemampuan [adaptasi, mengendalikan diri, bekerja mandiri dan tuntas, kemauan dan belajar berkelanjutan, bekerja sama dalam kelompok, dan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain].

Peserta SKD akan diujikan sebanyak 90 soal berbentuk pilihan ganda dengan waktu pengerjaan selama 90 menit. Berarti peserta mempunyai waktu dibawah 1 menit untuk mengerjakan setiap soal tepatnya 55 detik/soal.

Dengan adanya ambang batas (passing grade) pejuang CPNS tidak boleh memprioritaskan salah satu tes SKD. Seperti diketahui nilai ambang batas ditetapkan sama dengan tahun 2017 sebanyak 298 dengan rincian Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 143, Tes Intelegensia Umum (TIU) 80 dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebesar 75. 

Percuma jika total nilai tinggi (di atas 298) namun ada salah satu bidang skornya kurang dari ambang batas, ujungnya gagal melaju ke tahap Seleksi Kompetnsi Bidang (SKB).

Sistem penilaian Seleksi Kompetensi Dasar



Keterangan:
  • Setiap soal (TWK dan TIU) yang jawabannya benar mendapat nilai 5
  • Setiap soal (TWK dan TIU) yang jawabannya salah mendapat nilai 0
  • Setiap Soal TKP tidak ada jawaban benar ataupun salah, nilai terkecil mendapat nilai 1 dan nilai terbesar mendapat nilai 5 (Skala 1-2-3-4-5)
  • Total nilai tertinggi (TWK, TIU dan TKP) adalah 500 (semua jawaban benar) dan nilai terendah 35.
Dengan memperhatikan sistem penilaian di atas dan ambang batas 2018 maka strateginya peserta harus mampu mengerjakan jumlah soal seperti berikut:
  • TWK soal yang benar minimal 75/5 : 15 soal
  • TIU soal yang benar minimal 80/5 : 16 soal
  • TKP soal dengan skor tertinggi minimal 143/5 : 29 soal
Berdasarkan pengalaman tes CPNS terdahulu banyak peserta yang gagal di kelompok soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Hal ini disebabkan materinya memang sangat banyak (tidak terbatas), selain itu peserta juga minimal mengikuti perkembangan berita aktual yang menyangkut poltik nasional/internasional mapun ekonomi.

Data SKD CPNS 2017 juga menunjukkan bahwa mayoritas peserta SKD gagal melewati passing grade. Dari sejumlah 912.574 yang hadir mengikuti tes SKD berbentuk CAT hanya 138.214 yang lulus atau hanya 15.15% yang memempunyai kesempatan untuk mengikuti tes selanjutnya.


Intinya persiapan yang sungguh-sungguh dengan belajar materi ujian serta berlatih mengerjakan soal-soal akan membantu peserta menghadapi SKD ini.
Subscribe to: Posts (Atom)