Seleksi CPNS 2016 Wajib Melaksanakan TKB


Mulai tahun depan pada penerimaan CPNS 2016 pelaksanaan seleksi kompetensi bidang menjadi menu wajib yang harus dikerjakan pendaftar. Hal ini berkaitan dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam pasal 62 ayat (2) diamanatkan bahwa seleksi CPNS dilakukan melalui seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Tahun lalu selain seleksi administrasi setiap CPNS wajib lulus tes kompetensi dasar Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan Tes kompetensi bidang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jabatan.

Kompetensi Bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang yang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.

Pelaksanaan TKB CPNS 2014


Sebelumnya perlu direview dulu aturan TKB pada pelaksanaan seleksi CPNS 2014 berdasarkan pedoman yang dikeluarkan Kemenpan dan RB: 
  1. Materi tes kompetensi bidang bagi jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional, jika instansi Pembina jabatan fungsional belum siap, maka materi tes kompetensi bidang disusun oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) penyelenggara seleksi CPNS. 
  2. Sistem seleksi/Tes Kompetensi Bidang CPNS disesuaikan dengan kebutuhan jabatan pada masing-masing instansi dalam bentuk antara lain seperti: tes tertulis; performance test; tes psikologi lanjutan; tes potensi akademik; test TOEFL dan wawancara
  3. Substansi Tes Kompetensi Bidang diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Instansi (seperti : performance test, tes psikologi lanjutan, tes potensi akademik, tes toefl, dan wawancara)
  4. Peserta seleksi yang dapat mengikuti Tes Kompetensi Bidang adalah peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas/passing grade Tes Kompetensi Dasar.
  5. Instansi dapat menggugurkan peserta TKB yang diyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan berdasarkan rekomendasi dari rumah sakit dan peserta yang tidak direkomendasikan sesuai hasil psikotes dari penyelenggara psikotes;
  6. Penyelenggara seleksi wajib menyampaikan hasil TKB dalam bentuk angka (0 s/d 100) kepada PANSELNAS untuk dilakukan pengolahan/diintegrasikan dengan nilai TKD.

Kecurangan


Reviu pelaksanan TKB di atas menunjukkan instansi penyelenggara berkuasa penuh terhadap proses, materi dan penilaian tes kompetensi bidang. Panselnas hanya menerima nilai TKB untuk dilakukan pengolahan/diintegrasikan dengan nilai TKD sebagai dasar kelulusan CPNS.

Permasalahan yang mungkin terjadi pada pelaskanaan seleksi CPNS 2014 dan sangat merugikan peserta CPNS adalah tidak adanya standar yang baku mengenai pengukuran nilai TKB dan materi tes TKB. Penilaian TKB tidak jelas karena diatur masing-masing instansi baik K/L maupun instansi daerah. Disinilah kemungkinan kecurangan atau manipulasi bisa terjadi, penyelenggara TKB /panitia dapat memberikan nilai TKB tinggi dengan tujuan menguntungkan salah satu pihak. Sebaliknya akan memberikan nilai TKB yang rendah terhadap peserta yang tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap penyelenggara.

Seleksi CPNS 2014 nilai hasil integrasi antara nilai TKD dan TKB menjadi penentu kelulusan CPNS dengan bobot nilai masing-masing : TKD 60 persen dan TKB 40 persen. Dengan formula tersebut oknum panitia dapat dengan mudah memanipulasi angka nilai peserta, karena hasil nilai TKD peserta sudah pasti diketahui terlebih dahulu. Matematisnya tinggal mengotak-atik nilai TKB peserta sehingga bisa meloloskan salah satu pihak.

Tidak mengherankan jika ada instansi yang mengadakan TKB nilainya bisa dibuat sedemikian rupa. Bukan hal yang mengagetkan  pula jika ada instansi daerah yang ngotot untuk menyelenggarakan TKB meski secara resmi Kemenpan sudah memutuskan tidak boleh ada TKB lagi hanya hasil TKD yang menjadi faktor kelulusan.

Transparansi


Meskipun kecurangan dalam bentuk manipulasi susah dibuktikan (faktanya belum ada CPNS gagal mendapatkan NIP karena permasalahan TKB) namun keinginan masyarakat luas khususnya para pendaftar CPNS adalah pelaksanaan TKB yang lebih baik terutama dalam hal transparansi penilaian. Transparansi di sini artinya juga bahwa peserta yang tidak lolos bisa mendapatkan informasi alasan kegagalannya. 

Sejatinya Kemenpan RB juga mempunyai niat yang sama soal transparansi mengingat adanya indikasi manipulasi hasil kelulusan oleh daerah. Melalui Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja, untuk tes kompetensi bidang (TKB) penerimaan CPNS 2016 akan memakai sistem CAT seperti pelaksanaan TKD. Dengan sistem CAT ini berarti peserta dapat langsung mengetahui nilainya setelah mengerjakan TKB. Bayangan materi tes nampaknya akan dibuatkan bank soal tentang kompetensi bidang berdasarkan jabatan yang dilamar atau latar belakang pendidikan. 

Informasi terakhir tanggal 22 Agustus 2015 Kemenpan mengundang semua instansi pemerintah rinciannya 34 kementerian, 27 lembaga pemerintahan non kementerian, 8 sekretariat lembaga negara, dan 34 provinsi untuk menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Soal TKB. 

Nantinya akan ada Peraturan Menteri PAN & RB yang akan mengatur petunjuk pelaksanaan Tes Komptensi Bidang. Tunggu saja bagaimana teknis pengaturannya karena TKB bukan hanya tes tertulis saja namun bisa berupa psikotest, performance test atau wawancara. 

Terutama performance test dan wawancara yang kecenderungannya bisa bersifat subjektif tergantung penilai. Sehingga diperlukan aturan yang lebih rigid guna memninimalkan kecurangan dalam pelaksanaan TKB. Begitu pula apakah TKB CPNS 2016 dilaksanakan untuk semua formasi jabatan atau hanya formasi jabatan tertentu saja, yang jelas UU ASN mengamanatkan pelaksanaan TKB dalam pengadaan CPNS.
Read More

Inilah Alasan Ditundanya Penerimaan CPNS 2015


Kemenpan sebagai kementerian yang paling berwenang dalam penentuan kebijakan ASN tanggal 30 Juni 2015 yang lalu telah resmi menerbitkan Surat B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tentang Penundaan Penambahan Pegawai ASN tahun 2015. Dalam surat tersebut Kemenpan memutuskan bahwa penerimaan pegawai baru di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tahun 2015 ini dilakukan penundaan. Terdapat dua alasan utama pemerintah memberlakukan morotarium penerimaan CPNS.

1. Tahap perencanaan belum selesai

UU ASN menegaskan bahwa Pengadaan CPNS harus dilakukan melalui tahap perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Tahapan perencanaan mewajibkan setiap instansi melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk menetapkan peta jabatan dan menghitung kebutuhan pegawai ASN. 

Dengan ketentuan tersebut di atas setiap Instansi Pemerintah wajib melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Analisis jabatan dan analisis beban kerja tersebut dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi yang bersifat elektronik (e-formasi).

Data yang harus diisi dalam e-formasi : 
  • Peta jabatan 
  • Jumlah kebutuhan pegawai, 
  • Jumlah riil PNS yang saat ini tersedia; 
  • Perkiraan PNS yang akan berhenti mencapai batas usia pensiun (BUP) setiap tahunnya; 
  • Jumlah PNS yang mutasi pindah instansi; 
  • Jumlah PNS yang meninggal dunia dan berhenti di tahun sebelumnya; 
  • Jumlah kekurangan/kelebihan pegawai; 
Hasil evaluasi entry data dalam e-formasi masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sampai dengan bulan Mei tahun 2015 menunjukkan bahwa mayoritas instansi belum selesai melakukan anjab maupun analis beban kerja (ABK). Secara persentase hanya 14% instansi yang sudah dinyatakan lengkap. Untuk instansi pemerintah pusat, dari 76 kementerian/lembaga, baru 18 yang menyelesaikan kewajiban tersebut. Sedangkan pemerintah daerah, dari 572 hanya 72 yang sudah menyelesaikan Anjab dan ABK 100 persen. 

Kementerian PANRB akhirnya memberi batas akhir untuk menyelesaikan atau melakukan entry data dalam aplikasi e-formasi paling lambat sampai dengan akhir bulan Nopember tahun 2015. 

Setelah semua data terkait masuk ke dalam aplikasi e-formasi, Kementerian PANRB akan melakukan evaluasi capaian masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan Kemenpan untuk menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN secara nasional. 

2. Keterbatasan Anggaran

Kendala kedua adalah terbatasnya anggaran untuk mendukung proses pengadaan ASN. Dalam pelaksanaan penerimaan pegawai baru Pemerintah harus menyediakan antara lain anggaran untuk penyusunan naskah soal, biaya upload naskah soal ke dalam sistem CAT, dan biaya pelaksanaan seleksi/tes dalam jumlah yang tidak sedikit. 

Persoalan anggaran ini nampaknya berlaku bagi panitia nasional yang dikomandoi Kemenpan, bagi instansi lain terutama Pemda yang sudah berniat merekrut CPNS rata-rata sudah mengalokasikan anggaran seleksi penerimaan CPNS 2015. Namun karena proses seleksi CPNS bermuara pada kebijakan Kemenpan, penundaan tidak dapat dihindari.

Pengecualian

Namun kebijakan moratorium CPNS 2015 tidak berlaku bagi lulusan sekolah kedinasan, seperti yang disampaikan Asdep Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan SDM KemenPAN-RB pertimbangannya karena anggaran sudah tertata di masing-masing instansi penyelenggara sekolah ikatan dinas tersebut.

Terdapat 6 (enam) sekolah kedinasan yang masih mendapatkan formasi CPNS 2015, Sekolah Tinggi Sandi Negara - Lemsaneg, Sekolah Tinggi Intelegen - BIN, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik - BPS, Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) -Kementerian Hukum dan HAM, D2 dan D3 Perpajakan dibawah Kementerian Keuangan, Sekolah Pengamat Gunung Berapi milik BMKG, dan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dibawah naungan Kemendagri.

Bagaimana dengan jabatan tenaga tetentu seperti tenaga kesehatan dan pendidik serta jabatan fungsional tertentu yang sifatnya langka. Apakah akan ada pembukaan formasi untuk CPNS 2015 ?

Dari berbagai informasi yang disampaikan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Kemenpan, nampaknya sulit dilaksanakan dengan kata lain tidak ada pembukaan CPNS untuk formasi tertentu. Dikarenakan selain permasalahan anggaran juga proses penetapan formasi CPNS cukup panjang, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk diadakan proses seleksi CPNS.

Kesimpulan yang didapat berdasarkan uraian di atas maupun perkembangan yang ada:
  1. Tidak ada perekrutan CPNS Tahun 2015 kecuali untuk 6 sekolah dinas di atas. 
  2. Dalam masa penundaan ini Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah fokus pada penyelesaian proses analisis jabatan dan analisis beban kerja sehingga dapat ditetapkan kebutuhan pegawai yang benar. Selanjutnya prosesi semua tahapan CPNS akan dimulai sekitar bulan Mei 2016.
Read More