Seleksi CPNS 2016 Wajib Melaksanakan TKB


Mulai tahun depan pada penerimaan CPNS 2016 pelaksanaan seleksi kompetensi bidang menjadi menu wajib yang harus dikerjakan pendaftar. Hal ini berkaitan dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam pasal 62 ayat (2) diamanatkan bahwa seleksi CPNS dilakukan melalui seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Tahun lalu selain seleksi administrasi setiap CPNS wajib lulus tes kompetensi dasar Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan Tes kompetensi bidang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jabatan.

Kompetensi Bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang yang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.

Pelaksanaan TKB CPNS 2014


Sebelumnya perlu direview dulu aturan TKB pada pelaksanaan seleksi CPNS 2014 berdasarkan pedoman yang dikeluarkan Kemenpan dan RB: 
  1. Materi tes kompetensi bidang bagi jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional, jika instansi Pembina jabatan fungsional belum siap, maka materi tes kompetensi bidang disusun oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) penyelenggara seleksi CPNS. 
  2. Sistem seleksi/Tes Kompetensi Bidang CPNS disesuaikan dengan kebutuhan jabatan pada masing-masing instansi dalam bentuk antara lain seperti: tes tertulis; performance test; tes psikologi lanjutan; tes potensi akademik; test TOEFL dan wawancara
  3. Substansi Tes Kompetensi Bidang diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Instansi (seperti : performance test, tes psikologi lanjutan, tes potensi akademik, tes toefl, dan wawancara)
  4. Peserta seleksi yang dapat mengikuti Tes Kompetensi Bidang adalah peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas/passing grade Tes Kompetensi Dasar.
  5. Instansi dapat menggugurkan peserta TKB yang diyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan berdasarkan rekomendasi dari rumah sakit dan peserta yang tidak direkomendasikan sesuai hasil psikotes dari penyelenggara psikotes;
  6. Penyelenggara seleksi wajib menyampaikan hasil TKB dalam bentuk angka (0 s/d 100) kepada PANSELNAS untuk dilakukan pengolahan/diintegrasikan dengan nilai TKD.

Kecurangan


Reviu pelaksanan TKB di atas menunjukkan instansi penyelenggara berkuasa penuh terhadap proses, materi dan penilaian tes kompetensi bidang. Panselnas hanya menerima nilai TKB untuk dilakukan pengolahan/diintegrasikan dengan nilai TKD sebagai dasar kelulusan CPNS.

Permasalahan yang mungkin terjadi pada pelaskanaan seleksi CPNS 2014 dan sangat merugikan peserta CPNS adalah tidak adanya standar yang baku mengenai pengukuran nilai TKB dan materi tes TKB. Penilaian TKB tidak jelas karena diatur masing-masing instansi baik K/L maupun instansi daerah. Disinilah kemungkinan kecurangan atau manipulasi bisa terjadi, penyelenggara TKB /panitia dapat memberikan nilai TKB tinggi dengan tujuan menguntungkan salah satu pihak. Sebaliknya akan memberikan nilai TKB yang rendah terhadap peserta yang tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap penyelenggara.

Seleksi CPNS 2014 nilai hasil integrasi antara nilai TKD dan TKB menjadi penentu kelulusan CPNS dengan bobot nilai masing-masing : TKD 60 persen dan TKB 40 persen. Dengan formula tersebut oknum panitia dapat dengan mudah memanipulasi angka nilai peserta, karena hasil nilai TKD peserta sudah pasti diketahui terlebih dahulu. Matematisnya tinggal mengotak-atik nilai TKB peserta sehingga bisa meloloskan salah satu pihak.

Tidak mengherankan jika ada instansi yang mengadakan TKB nilainya bisa dibuat sedemikian rupa. Bukan hal yang mengagetkan  pula jika ada instansi daerah yang ngotot untuk menyelenggarakan TKB meski secara resmi Kemenpan sudah memutuskan tidak boleh ada TKB lagi hanya hasil TKD yang menjadi faktor kelulusan.

Transparansi


Meskipun kecurangan dalam bentuk manipulasi susah dibuktikan (faktanya belum ada CPNS gagal mendapatkan NIP karena permasalahan TKB) namun keinginan masyarakat luas khususnya para pendaftar CPNS adalah pelaksanaan TKB yang lebih baik terutama dalam hal transparansi penilaian. Transparansi di sini artinya juga bahwa peserta yang tidak lolos bisa mendapatkan informasi alasan kegagalannya. 

Sejatinya Kemenpan RB juga mempunyai niat yang sama soal transparansi mengingat adanya indikasi manipulasi hasil kelulusan oleh daerah. Melalui Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja, untuk tes kompetensi bidang (TKB) penerimaan CPNS 2016 akan memakai sistem CAT seperti pelaksanaan TKD. Dengan sistem CAT ini berarti peserta dapat langsung mengetahui nilainya setelah mengerjakan TKB. Bayangan materi tes nampaknya akan dibuatkan bank soal tentang kompetensi bidang berdasarkan jabatan yang dilamar atau latar belakang pendidikan. 

Informasi terakhir tanggal 22 Agustus 2015 Kemenpan mengundang semua instansi pemerintah rinciannya 34 kementerian, 27 lembaga pemerintahan non kementerian, 8 sekretariat lembaga negara, dan 34 provinsi untuk menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Soal TKB. 

Nantinya akan ada Peraturan Menteri PAN & RB yang akan mengatur petunjuk pelaksanaan Tes Komptensi Bidang. Tunggu saja bagaimana teknis pengaturannya karena TKB bukan hanya tes tertulis saja namun bisa berupa psikotest, performance test atau wawancara. 

Terutama performance test dan wawancara yang kecenderungannya bisa bersifat subjektif tergantung penilai. Sehingga diperlukan aturan yang lebih rigid guna memninimalkan kecurangan dalam pelaksanaan TKB. Begitu pula apakah TKB CPNS 2016 dilaksanakan untuk semua formasi jabatan atau hanya formasi jabatan tertentu saja, yang jelas UU ASN mengamanatkan pelaksanaan TKB dalam pengadaan CPNS.
Read More

Inilah Alasan Ditundanya Penerimaan CPNS 2015


Kemenpan sebagai kementerian yang paling berwenang dalam penentuan kebijakan ASN tanggal 30 Juni 2015 yang lalu telah resmi menerbitkan Surat B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tentang Penundaan Penambahan Pegawai ASN tahun 2015. Dalam surat tersebut Kemenpan memutuskan bahwa penerimaan pegawai baru di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tahun 2015 ini dilakukan penundaan. Terdapat dua alasan utama pemerintah memberlakukan morotarium penerimaan CPNS.

1. Tahap perencanaan belum selesai

UU ASN menegaskan bahwa Pengadaan CPNS harus dilakukan melalui tahap perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Tahapan perencanaan mewajibkan setiap instansi melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk menetapkan peta jabatan dan menghitung kebutuhan pegawai ASN. 

Dengan ketentuan tersebut di atas setiap Instansi Pemerintah wajib melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Analisis jabatan dan analisis beban kerja tersebut dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi yang bersifat elektronik (e-formasi).

Data yang harus diisi dalam e-formasi : 
  • Peta jabatan 
  • Jumlah kebutuhan pegawai, 
  • Jumlah riil PNS yang saat ini tersedia; 
  • Perkiraan PNS yang akan berhenti mencapai batas usia pensiun (BUP) setiap tahunnya; 
  • Jumlah PNS yang mutasi pindah instansi; 
  • Jumlah PNS yang meninggal dunia dan berhenti di tahun sebelumnya; 
  • Jumlah kekurangan/kelebihan pegawai; 
Hasil evaluasi entry data dalam e-formasi masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sampai dengan bulan Mei tahun 2015 menunjukkan bahwa mayoritas instansi belum selesai melakukan anjab maupun analis beban kerja (ABK). Secara persentase hanya 14% instansi yang sudah dinyatakan lengkap. Untuk instansi pemerintah pusat, dari 76 kementerian/lembaga, baru 18 yang menyelesaikan kewajiban tersebut. Sedangkan pemerintah daerah, dari 572 hanya 72 yang sudah menyelesaikan Anjab dan ABK 100 persen. 

Kementerian PANRB akhirnya memberi batas akhir untuk menyelesaikan atau melakukan entry data dalam aplikasi e-formasi paling lambat sampai dengan akhir bulan Nopember tahun 2015. 

Setelah semua data terkait masuk ke dalam aplikasi e-formasi, Kementerian PANRB akan melakukan evaluasi capaian masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan Kemenpan untuk menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN secara nasional. 

2. Keterbatasan Anggaran

Kendala kedua adalah terbatasnya anggaran untuk mendukung proses pengadaan ASN. Dalam pelaksanaan penerimaan pegawai baru Pemerintah harus menyediakan antara lain anggaran untuk penyusunan naskah soal, biaya upload naskah soal ke dalam sistem CAT, dan biaya pelaksanaan seleksi/tes dalam jumlah yang tidak sedikit. 

Persoalan anggaran ini nampaknya berlaku bagi panitia nasional yang dikomandoi Kemenpan, bagi instansi lain terutama Pemda yang sudah berniat merekrut CPNS rata-rata sudah mengalokasikan anggaran seleksi penerimaan CPNS 2015. Namun karena proses seleksi CPNS bermuara pada kebijakan Kemenpan, penundaan tidak dapat dihindari.

Pengecualian

Namun kebijakan moratorium CPNS 2015 tidak berlaku bagi lulusan sekolah kedinasan, seperti yang disampaikan Asdep Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program dan Pembinaan SDM KemenPAN-RB pertimbangannya karena anggaran sudah tertata di masing-masing instansi penyelenggara sekolah ikatan dinas tersebut.

Terdapat 6 (enam) sekolah kedinasan yang masih mendapatkan formasi CPNS 2015, Sekolah Tinggi Sandi Negara - Lemsaneg, Sekolah Tinggi Intelegen - BIN, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik - BPS, Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) -Kementerian Hukum dan HAM, D2 dan D3 Perpajakan dibawah Kementerian Keuangan, Sekolah Pengamat Gunung Berapi milik BMKG, dan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dibawah naungan Kemendagri.

Bagaimana dengan jabatan tenaga tetentu seperti tenaga kesehatan dan pendidik serta jabatan fungsional tertentu yang sifatnya langka. Apakah akan ada pembukaan formasi untuk CPNS 2015 ?

Dari berbagai informasi yang disampaikan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Kemenpan, nampaknya sulit dilaksanakan dengan kata lain tidak ada pembukaan CPNS untuk formasi tertentu. Dikarenakan selain permasalahan anggaran juga proses penetapan formasi CPNS cukup panjang, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk diadakan proses seleksi CPNS.

Kesimpulan yang didapat berdasarkan uraian di atas maupun perkembangan yang ada:
  1. Tidak ada perekrutan CPNS Tahun 2015 kecuali untuk 6 sekolah dinas di atas. 
  2. Dalam masa penundaan ini Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah fokus pada penyelesaian proses analisis jabatan dan analisis beban kerja sehingga dapat ditetapkan kebutuhan pegawai yang benar. Selanjutnya prosesi semua tahapan CPNS akan dimulai sekitar bulan Mei 2016.
Read More

Gaji Ke-13 PNS 2015



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 2015
Tentang
Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Agggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisisn Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan






Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas adalah sebesar penghasilan pada bulan Juni 2015. Dalam hal penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni 2015 belum dibayarkan sebesar hak yang seharusnya diterima, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas.

Pemberian gaji/ pensiun tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dibayarkan pada bulan Juli 2015. Dalam hal pemberian gaji/ pensiun tunjangan bulan ketiga belas belum dapat dibayarkan pada bulan Juli 2015, pembayaran dilakukan setelah bulan Juli 2015.

Selanjutnya seperti yang berlaku jamak selama ini, Kementerian keuangan melalui Direktorat Perbendaharaan akan menerbitkan petunjuk teknis atau surat edaran (SE) mengenai mekanisme pembayaran.

Download : PP No 38 Tahun 2015

Read More

Hasil Kelulusan CPNS Pemda 2014


Seleksi Tes Kompetensi Dasar CPNS dilakukan menggunakan CAT  yang difasilitasi oleh Badan Kepegawaian Negara atau Kemendikbud. Setiap sesi ujian CAT nilai langsung diprint dan dibuat berita acara serta nilai dikirimkan secara online ke Panselnas. Selain itu, peserta yang lulus dalam ujian sistem CAT juga langsung mengetahui hasilnya.

Sesuai ketentuan kedua instansi tersebut (BKN dan Kemendikbud) yang menyerahkan hasil pengolahan Tes Kompetensi Dasar kepada Panitia Nasional dalam hal ini Panselnas.

Instansi penerima alokasi atau penyelenggara seleksi CPNS menerima hasil tes kompetensi dasar sistem CAT dari Panselnas. Selanjutnya mengumumkan kembali daftar peserta seleksi Tes Kompetensi Dasar tersebut.

Jika tidak ada Tes Komptensi Bidang (TKB) maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi penyelenggara seleksi CPNS menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi CPNS sesuai dengan formasi jabatan, kualifikasi pendidikan berdasarkan formasi jabatan yang telah ditetapkan/disetujui oleh Menteri PAN-RB.

Daftar Pemda yang sudah menetapkan dang mengumumkan kelulusan CPNS 2014:
  1. Pemkab Kupang
  2. Pemkab Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)
  3. Pemkab Gowa
  4. Pemprov Sulsel
  5. Pemkab OKU
  6. Pemkab Jombang
  7. Pemkab Takalar
  8. Pemkab Tapanuli Utara (Taput)
  9. DKI Jakarta
  10. Pemkab Sidrap 
  11. Pemkab Gorontalo Utara
  12. Pemkot Sungai Penuh
  13. Pemkab Muratara
  14. Pemkab Pasaman
  15. Pemkab Tanah Bumbu
  16. Pemkot Palopo
  17. Pemkab Malang
  18. Pemkab Sinjai
  19. Pemkab Aceh Besar
  20. Pemkab Pidie Jaya
  21. Pemkab Magetan
  22. Pemprov Jabar
  23. Pemkab Bungo
  24. Pemkab Soppeng
  25. Pemkab Aceh Barat Daya
  26. Pemkab Mamuju Utara
  27. Pemkab Mamasa
  28. Pemkab Kuantan Singingi
  29. Pemkab Bantaeng
  30. Pemkab Kotabaru
  31. Pemkab Kepahiang
  32. Pemkab Nias Selatan
  33. Pemprov Aceh
  34. Pemkab Aceh Selatan
  35. Pemkab Simeulue
  36. Pemkab Bekasi
  37. Pemkab Pelalawan
  38. Pemprov Maluku
  39. Pemkab Pulang Pisau
  40. Pemkab Jembrana
  41. Pemkab Bangli
  42. Pemkab Pali
  43. Pemprov Bali
  44. Pemkab Gianyar
  45. Pemkab Karangsem
  46. Pemkab Tabanan
  47. Pemkab Buleleng
  48. Pemkab Kutai Timur 
  49. Pemkab Sumba Timur
  50. Pemkab Bondowoso
  51. Pemkab Tana Toraja
  52. Pemkab Tebo
  53. Pemkab Luwu Timur
  54. Pemkab Bangkalan
  55. Pemkab Deli Serdang
  56. Pemkab Aceh Tamiang
  57. Pemkab Barito Kuala
  58. Pemkot Solok 
  59. Pemkot Madiun
  60. Pemkab Mojokerto
  61. Pemkot Pare-pare
  62. Pemkot Malang
  63. Pemkab Tuban
  64. Pemkab Pringsewu
  65. Pemkab Ketapang
  66. Pemprov Riau
  67. Pemkab Lamongan
  68. Pemprov Kaltim
  69. Pemkot Tangerang Selatan
  70. Pemkab Agam
  71. Pemkab Melawi
  72. Pemkab Padang Pariaman
  73. Pemkab Bengkalis
  74. Pemkot Gunung Sitoli
  75. Pemkab Tasikmalaya
  76. Pemkab Pangandaran
  77. Pemprov NTT
  78. Pemkab Toraja Utara
  79. Pemkab Lampung Selatan
  80. Pemkot Kupang
  81. Pemkot Tangerang
  82. Pemkab Penajam Paser Utara
  83. Pemkab Rohil
  84. Pemkot Dumai
  85. Pemkab Pasuruan 
  86. Pemkab Tapin 
  87. Pemkab Humbahas
  88. Pemprov Lampung
  89. Pemkab Sidoarjo
  90. Pemkab Sumbawa
  91. Pemkot Tasikmalaya
  92. Pemkab Pesarawan
  93. Pemkab Maros
  94. Pemkot Cilegon
  95. Pemkab Nunukan
  96. Pemkab Malinau
  97. Pemkot Bekasi
  98. Pemkab Pamekasan
  99. Pemkab Balangan 
  100. Pemkab Banggai
  101. Pemkab Tabalong
  102. Pemko Banjarbaru
  103. Pemkab Bulungan
  104. Pemkab Rejang Lebong
  105. Pemkab HSU 
  106. Pemkab Bolsel
  107. Pemkab Siak
  108. Pemkab Sekadau
  109. Pemkot Tebing Tinggi
  110. Pemkab Indragiri Hilir (Inhil)
  111. Pemkot Balikpapan
  112. Pemkot Gorontalo
  113. Pemkot Tarakan
  114. Pemkab Lombok Timur
  115. Pemkab Murung Raya
  116. Pemkab Boltim
  117. Pemkab Wajo
  118. Pemkab Pesisir Selatan
  119. Pemkot Pekanbaru
  120. Pemprov Banten
  121. Pemkot Bandung
  122. Pemkab Lombok Tengah
  123. Pemprov NTB
  124. Pemkab Bojonegoro
  125. DIY Yogyakarta
  126. Pemko Batam
  127. Pemkab Muara Enim
  128. Pemkot Depok
  129. Pemkab Sawahlunto
  130. Pemkab Bolmong
  131. Pemkab Sumenep
  132. Pemkab Tulang Bawang
  133. Pemkab Simalungun
  134. Pemkab Katingan
  135. Pemkab Sukamara
  136. Pemkab Lingga
  137. Pemkab Pasaman Barat
  138. Pemkab Berau
  139. Pemkab Majalengka
  140. Pemkab Karawang
  141. Pemkot Banjarmasin
  142. Pemkab Bintan
  143. Pemkab Garut
  144. Pemkab Nias Utara
  145. Pemkab Nias Barat
  146. Pemkab Nias
  147. Pemko Tanjungpinang
  148. Pemprov Kepulauan Riau (Kepri)
  149. Pemkab Kediri
  150. Pemkab Ogan Komering Ilir
  151. Pemkab Mesuji
  152. Pemkot Payakumbuh
  153. Pemkot Pasuruan
  154. Pemkab Bima
  155. Pemprov Kaltara
  156. Pemprov Sulteng
  157. Pemkot Bontang
  158. Pemkot Pagaralam
  159. Pemkab Pekalongan
  160. Pemkab Boyolali
  161. Pemkab Klaten
  162. Pemkab Purbalingga
  163. Pemkab Banjarnegara
  164. Pemkot Pekalongan
  165. Pemkab Jepara
  166. Pemkot Salatiga
  167. Pemkab Cilacap, Mirror
  168. Pemkab Pemalang 
  169. Pemkot Semarang
  170. Pemkab Semarang
  171. Pemkab Tegal
  172. Pemkab Brebes
  173. Pemkab Blora
  174. Pemkot Magelang
  175. Pemkab Magelang
  176. Pemkab Batang
  177. Pemprov Jateng
  178. Pemkab Wonogiri
  179. Pemkab Pati, mirror
  180. Pemkab Grobogan, mirror
  181. Pemkot Tegal, mirror
  182. Pemkab Kebumen
  183. Pemkot Temanggung, mirror
  184. Pemkot Surakarta
  185. Pemkab Demak
  186. Pemkab Sragen, mirror
  187. Pemkab Banyumas, mirror
  188. Pemkab Lombok Barat 
  189. Pemkab Tanah Datar
  190. Pemkot Mataram, mirror
  191. Pemkab Majene
  192. Pemkab Sumbawa Barat
  193. Pemkab Waringin Timur (Kotim) - mirror
  194. Pemkab Banyuwangi - mirror 1, mirror 2
  195. Pemkot Cimahi
  196. Pemkab Serang
  197. Pemkab Banjar - mirror
  198. Pemkab Situbondo - mirror drive
  199. Pemkab Sanggau
  200. Pemkot Padang
  201. Pemprov Jatim
  202. Pemkot Yogyakarta
  203. Pemprov Kalbar
  204. Pemkab Hulu Sungai Tengah (HST)
  205. Pemkab Mamuju
  206. Pemkot Samarinda 
  207. Pemkab Barito Selatan
  208. Pemkot Metro
  209. Pemkab Blitar
  210. Pemkot Blitar
  211. Pemprov Kaltim
  212. Pemkab Dharmasraya
  213. Pemprov Kalteng
  214. Pemkab Sintang
  215. Pemkab Seluma
  216. Pemkab Tanah Laut
  217. Pemkab Gunung Mas
  218. Pemkab Kulon Progo
  219. Pemkab Bangka Barat
  220. Pemprov Bengkulu
  221. Pemkab Sleman
  222. Pemkab Kapuas Hulu
  223. Pemkab Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar)
  224. Pemkab Bangka
  225. Pemkot Binjai 
  226. Pemkab Kaur
  227. Pemkot Makassar
  228. Pemprov Sumbar
  229. Pemprov Kalbar
  230. Pemkot Pontianak
  231. Pemprov Babel
  232. Pemprov Kalsel
  233. Pemprov Malut
  234. Pemprov Sultra
  235. Pemkab Sambas
  236. Pemkot Mobagu
  237. Pemkab Kubu Raya
  238. Pemkab Tanggamus
  239. Pemkot Surabaya 
  240. Pemkab Indramayu
  241. Pemkab Bogor
  242. Pemkot Bogor
  243. Pemkot Pangkapinang
  244. Pemkab Bangka Tengah
  245. Pemkab Belitung Timur
  246. Pemkab Sampang
Catatan: Peserta CPNS harus aktif untuk memantau masing-masing instansi yang diikutinya, sangat mungkin Pemda selain daftar di atas sudah mengumumkan hasil kelulusan secara offline.

Daftar nilai TKD dapat dilihat di menpan.go.id atau bkn.go.id atau liputan6.com

Hasil Kelulusan CPNS K/L 2014
Read More

Penetapan NIP Formasi Umum 2014

Syarat Penyampaian Usul Penetapan NIP Pelamar Umum  ( Perka BKN No.9 Th. 2012)
  1. Surat pengantar beserta daftar nominatifnya rangkap 5 (lampiran II-j dan lampiran II-k);
  2. 4 (empat) rangkap usul penetapan NIP CPNS (lampiran I-l) lengkap dengan pasfoto 3 x 4 cm;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi sah keputusan PPK tentang Penetapan Formasi PNS Tahun Anggaran yang bersangkutan;
  4. 1 (satu) lembar fotokopi sah ijazah/STTB sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
  5. 1 (satu) lembar fotokopi sah hasil TKD (Tes Kompetensi Dasar) dan TKB (Tes Kompetensi Bidang)
  6. 1 (satu) set daftar riwayat hidup lengkap dengan pasfoto 3x4cm sesuai dengan Anak Lampiran I-c Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
  7. 1 (satu) lembar surat pernyataan sesuai dengan Anak Lampiran I-d Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
    • tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yg telah melakukan kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
    • tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD atau pegawai swasta;
    • tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri;
    • bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah
    • tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik;
  8. Fotokopi bukti pengalaman kerja yang autentik dan dilegalisir bagi yang memiliki pengalaman kerja;
  9. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/POLRI;
  10. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter;
  11. Surat keterangan tidak mengkonsumsi /menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah;
  12. Surat pernyataan dari pejabat struktural eselon II yang akan menerima penempatan CPNS pada unit kerja sesuai dengan formasi yang ditetapkan (lampiran II-m);

Update Penetapan NIP per tanggal 3 Maret 2015






Read More

Hasil Akhir CPNS Kementerian Lingkungan Hidup

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/5698/M.PAN-RB/12/2014, tanggal 24 Desember 2014 perihal Penyampaian Daftar Nilai TKD Hasil Seleksi CPNS Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2014, PANSELNAS telah mengeluarkan hasil Tes Kompetensi Dasar (TKD) peserta seleksi CPNS Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2014.
Kementerian Lingkungan Hidup tidak akan melakukan Tes Kompetensi Bidang (TKB) sebagaimana telah diumumkan pada pengumuman Nomor : 57/SES/ LH/08/2014 tentang Penerimaan CPNS Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2014, hal tersebut merujuk surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/5466/M.PAN-RB/12/2014 tanggal 12 Desember 2014 perihal informasi pelaksanaan TKB seleksi CPNS Tahun 2014 disebutkan bahwa sesuai hasil Rapat Panitia Pengadaan CPNS Secara Nasional (PASELNAS) tanggal 20 November 2014 memutuskan pelaksanaan Tes Kompetensi Bidang (TKB) seleksi CPNS Tahun 2014 tidak boleh dilaksanakan bagi instansi  yang nilai TKDnya baru dapat dikeluarkan PANSELNAS setelah tanggal 20 November 2014, dengan pertimbangan disamping waktunya sudah sangat singkat/pendek, terdapat kebijakan agar setiap instansi melaksanakan efisiensi penggunaan anggaran belaja bahan, jasa profesi, dan belanja jasa lainnya.
Peserta seleksi CPNS Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2014 dinyatakan LULUS TES KOMPETENSI DASAR (TKD) oleh PANSELNAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Pengumuman ini dapat dipertimbangkan untuk diangkat sebagai CPNS Kementerian  Lingkungan Hidup Formasi Tahun 2014 sesuai dengan jumlah formasi jabatan yang ditetapkan/disetujuan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nama jabatan, kualifikasi pendidikan, nomor peserta, nama peserta, jumlah alokasi, rencana penempatan unit kerja, wilayah kerja, nilai TKD (TKP, TIU,TWK),
Penentuan kelulusan diatur sebagai berikut :
  1. Peserta yang dinyatakan LULUS memenuhi nilai ambang batas kelulusan/ memenuhi passing grade (MP) sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawain Negeri Sipil Tahun 2014 sesuai pilihan pertama.
  2. Apabila peserta yang memenuhi ambang batas kelulusan/memenuhi passing grade (MP) jumlah memenuhi kuota formasi pada suatu jabatan, maka penentuan kelulusan didasarkan pada urutan nilai tertinggi dalam batas jumlah formasi.
  3. Apabila dalam batas jumlah formasi terdapat peserta yang memiliki jumlah nilai yang sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai yang lebih tinggi pada nilai tes karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensi Umum (TIU) dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Akreditasi Perguruan Tinggi, Indek Prestasi secara berurutan.
  4. Terhadap peserta seleksi yang mempunyai nilai MP yang pilihan penempatan/penugasannya pada satuan kerja/unit pelaksana teknis, dan/atau di Daerah terpencil/tidak diminati sebagai pilihan pertama  diprioritaskan kelulusannya meskipun mempunyai nilai MP lebih rendah dari peserta lain yang mempunyai nilai MP sebagai pilihan kedua atau ketiga;
  5. Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus namun tidak melengkapi berkas pada tanggal yang ditentukan, dan yang bersangkutan membuat surat pernyataan mengundurkan diri, maka dapat diisi/diganti dari peserta urutan peringkat berikutnya pada setiap formasi jabatan yang bersangkutan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS.
  6. Peserta yang dinyatakan LULUS sebagaimana tercantum dalam lampiran  PENGUMUMAN PENETAPAN KELULUSAN PESERTA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2014, wajib menyerahkan persyaratan administrasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Pengumuman ini selambat-lambatnya tanggal 13 Maret 2015 di Bagian Kepegawaian Kementerian Lingkungan Hidup, Jalan D.I. Panjaitan, Kebon Nanas, Jakarta Timur.
  7.  Bagi peserta yang dinyatakan LULUS seleksi CPNS Kementerian Lingkungan Hidup yang tidak melengkapi berkas sampai dengan tanggal tersebut wajib membuat Surat Pernyataan Mengundurkan Diri, dan selanjutnya akan digantikan oleh peserta yang LULUS dibawah peringkatnya yang akan diberitahukan selanjutnya sesuai dengan hasil penilaian Tes Kompetensi Dasar yang dikeluarkan oleh PANSELNAS dengan melengkapi persyaratan administrasi selambat-lambatnya pada 20 Maret 2015.
JAKARTA,  26  FEBRUARI 2015
Read More

Penetapan Kelulusan CPNS KPDT

Berdasarkan penetapan hasil seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3873/M.PAN-RB/10/2014 tentang Penyampaian Daftar Nilai TKD hasil seleksi CPNS tahun 2014 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, telah diadakan Tes Kompetensi Bidang (TKB) pada tanggal 9 s/d 10 Desember 2014. Penggabungan hasil TKD dan TKB telah disampaikan melalui surat Menteri PAN-RB Nomor : B/748/M.PAN.RB/02/2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Penyampaian Hasil Integrasi Nilai TKD dan TKB Seleksi CPNS Tahun 2014, maka perlu disampaikan sebagai berikut bahwa:

1. Daftar hasil seleksi CPNS Kementerian PDT tahun 2014 berdasarkan kualifikasi pendidikan dan formasi jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I a dan I b diurutkan berdasarkan rangking;

2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi agar melakukan konfirmasi kelulusan dan registrasi ulang pada:

Hari : Senin — Jum'at
Tanggal : 9 — 13 Maret 2015
Pukul : 09.00 — 15.00
Tempat : Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi JI. Abdul Muis No.7 Jakarta Pusat

3. Registrasi Ulang dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan dengan membawa kelengkapan dan persyaratan yang tercantum dalam lampiran II.

4. Jika dalam proses registrasi ulang ternyata ditemukan kejanggalan/pemalsuan pada dokumen, maka panitia akan melakukan konfirmasi atas dokumen tersebut, dan apabila diketahui bahwa dokumen tersebut tidak benar atau palsu atau telah terjadi manipulasi data, maka panitia berhak untuk membatalkan kelulusan peserta;

5. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi tetapi tidak hadir dalam pemberkasan pada waktu yang telah ditentukan, mengundurkan diri atau dibatalkan kelulusannya oleh panitia, maka akan digantikan oleh peserta dengan peringkat dibawahnya;

6. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;

7. Seluruh panitia seleksi pengadaan CPNS TIDAK DIPUNGUT BIAYA.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.









Sumber: http://www.kpdt.go.id/hal/300036/cpns2014

Read More

Penetapan Kelulusan CPNS Kominfo

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/633/M.PAN-RB/02/2015 tanggal 16 Februari 2015 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) Seleksi CPNS Tahun 2014, dengan ini diumumkan peserta yang dinyatakan LULUS dan DITERIMA sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Pelamar Umum Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2014.
Para pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai CPNS selanjutnya wajib hadir langsung dan tidak diwakilkan untuk melakukan Pemberkasan CPNS dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Waktu dan Tempat Pemberkasan :
Hari/Tanggal : Senin - Selasa / 9 - 10 Maret 2015 Waktu : Pkl. 08.00 – 16.00 WIB
Tempat : Pusat TIK Nasional
Alamat : Jln. Kertamukti No. 10 Ciputat - Tangerang Selatan, Banten.
b. Membawa dokumen masing-masing 2 (dua) rangkap (asli dan fotocopy) :
  1. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Tanggal surat lamaran sesuai dengan tanggal pada saat melakukan registrasi online pada Portal Panselnas yaitu di antara tanggal 4 s/d 18 September 2014;
  2. Fotocopy Ijazah/STTB yang telah dilegalisir dengan tanda tangan asli dan stempel basah oleh Pejabat yang berwenang (Rektor/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik/ Direktur/Pembantu Direktur Bidang Akademik/ Direktur Akademi/ Ketua/ Pembantu Ketua Bidang Akademik) sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 Tanggal 17 Juni 2002 dan Ijazah/STTB asli harap dibawa untuk ditunjukkan kepada panitia;
  3. Fotocopy Transkrip Nilai yang telah dilegalisir dengan tanda tangan asli dan stempel basah oleh Pejabat yang berwenang (Rektor/Dekan/Pembantu DekanBidang Akademik/ Direktur/Pembantu Direktur Bidang Akademik/ Direktur Akademi/ Ketua/ Pembantu Ketua Bidang Akademik) dan Transkrip Nilai asli harap dibawa untuk ditunjukkan kepada Panitia;
  4. Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 5 (lima) lembar, dengan menuliskan nama, dan tanggal lahir di balik pasfoto tersebut;
  5. Daftar Riwayat Hidup (DRH) ditulis tangan dengan tinta hitam, memakai huruf kapital/balok serta telah ditempel pasfoto ukuran 3x4 sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 Tanggal 17 Juni 2002 (Formulir DRH dapat didownload di website www.kominfo.go.id);
  6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku pada saat pemberkasan dan dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/POLRI (asli dan fotocopy legalisir);
  7. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh dokter (asli dan fotocopy legalisir);
  8. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya berdasarkan hasil tes laboratorium Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh dokter (asli dan fotocopy legalisir);
  9. Surat Pernyataan yang telah ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 Tanggal 17 Juni 2002 (dapat didownload di website www.kominfo.go.id).
  10. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
c. Semua dokumen disusun sesuai urutan dan dimasukkan ke dalam map berwarna :
  1. Hijau bagi yang berpendidikan D3;
  2. Kuning bagi yang berpendidikan S1;
  3. Merah bagi yang berpendidikan S2
serta pada bagian depan map ditulis nama, jabatan yang dilamar, email, dan nomor telepon/handphone yang bisa dihubungi.
Pelamar yang tidak melakukan pemberkasan CPNS pada tanggal yang telah ditetapkan dinyatakan mengundurkan diri sebagai CPNS Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2014 dan harus menyampaikan Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kepada Panitia Seleksi yang beralamat di :
Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Gedung B Lantai VII
Jln. Medan Merdeka Barat No. 9
Jakarta - 10110
Dalam proses pemberkasan tidak dipungut biaya. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tim Pelaksana Seleksi CPNS Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2014 di nomor Telp. (021) 3865189.
Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.
Jakarta, 27 Februari 2015,
Sekretaris Jenderal
Selaku
Ketua Tim Pelaksana Seleksi CPNS Kementerian Kominfo,
Ttd
SUPRAWOTO 
#Unduh Lampiran Pengumuman:


Read More

Penetapan Kelulusan CPNS Kemenristek

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/632/M.PAN-RB/02/2015, tanggal 16 Februari 2015, perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai TKD dan TKB Seleksi CPNS Tahun 2014, bersama ini diumumkan Daftar Nama Pelamar yang dinyatakan LULUS dan DITERIMA sebagai CPNS Kementerian Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2014, sebagaimana Lampiran-1.

2. Para pelamar sebagaimana angka 1 diwajibkan melakukan Registrasi dan Pemberkasan Pengangkatan CPNS dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Membawa dokumen administrasi sebagaimana dipersyaratkan dalam Lampiran-2 (Daftar Kelengkapan Syarat Administrasi Untuk Pengangkatan CPNS).

b. Hadir (tidak boleh diwakilkan) dan menyerahkan dokumen administrasi tersebut
pada :

Hari : Kamis, 26 Februari 2015
Tanggal Pukul : - 09.00 WIB - 12.00 WIB (No. Urut 1 s.d. 31)
                          - 13.00 WIB - 16.00 WIB (No. Urut 32 s.d. 61)
Tempat:  : Ruang Rapat 2316. Gedung II BPPT lantai 23 Jl. MH. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat

3. Pelamar yang tidak melakukan pemberkasan dan registrasi pada tanggal yang telah ditetapkan, dinyatakan mengundurkan diri sebagai CPNS Kementerian Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2014, dan harus menyampaikan surat pengunduran diri yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) secara langsung kepada panitia pengadaan CPNS.

4. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.





Read More

Hasil Seleksi Penerimaan CPNS BIN 2014

  1. Berdasarkan surat Menteri PAN-RB Nomor : B/6121M.PAN-RB/02/2015 tanggal 13 Pebruari 2015, dengan ini diumumkan peserta Tes Kompetensi Bidang (TKB) seleksi penerimaan CPNS BIN TA 2014 yang dinyatakan lulus, sebagaimana daftar terlampir.
  2. Keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi Panitia Penerimaan CPNS BIN TA 2014
    Telepon    : 021-79179626, 79179627, 79179628
    Waktu    : Pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB
  3. Demikian, untuk diketahui.
     
Jakarta, 16 Pebruari 2015
Peserta yang dinyatakan lulus dapat dilihat di: 

Read More